Pengamat: Jokowi Harus Netral Sambut Pemilu 2024, Jangan Cawe-cawe Siapkan Penggantinya
Meskipun Jokowi merupakan petugas partai PDI-Perjuangan, Jokowi diharapkan tidak ikut cawe-cawe terlalu jauh untuk mempersiapkan sosok penggantinya.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam menyambut Pemilu 2024.
Meskipun Jokowi merupakan petugas partai PDI-Perjuangan, Jokowi diharapkan tidak ikut cawe-cawe terlalu jauh untuk mempersiapkan sosok penggantinya.
Dikatakan Pangi, bukan Jokowi, tapi rakyatlah yang menentukan nanti siapa yang menjadi pengganti Jokowi.
Menurut Pangi, itu adalah cara untuk merawat demokrasi Indonesia.
"Cara merawat demokrasi adalah dengan cara bagaimana Presiden Jokowi netral, bagaimana Jokowi berpikir keras untuk menyukseskan pemilu 2024, tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan menyiapkan dan menyukseskan presiden penganti beliau," kata Pangi yang disampaikan secara tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (17/5/2023).
Baca juga: LSI Denny JA: Prabowo Unggul di Pemilih Muda, Elektabilitas Ganjar Turun, Bagaimana dengan Anies?
Seperti diketahui Jokowi terlihat hadir dalam pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung PDIP.
Beberapa kode juga pernah disampaikan Jokowi, termasuk soal sosok pria berambut putih yang dirasa cocok untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.
Sontak banyak publik yang menduga sosok itu merupakan visualisasi Ganjar Pranowo yang berambut putih.
Seberapa kuat pengaruh Jokowi terhadap kandidat Presiden RI?
Berdasarkan data Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022, menurut Pangi, pengaruh dukungan politik Jokowi terhadap kandidat tertentu, terbilang rendah.
Baca juga: Diisukan Jadi Bakal Cawapres Ganjar, KH Nasaruddin: Saya Lebih Enjoy Mengurus Umat
"Data menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi terhadap keputusan rakyat dalam memilih, sedangkan dan 9,3 persen tidak menjawab."
"Itu artinya, arah dukungan (endorse) presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu," ujar Pangi.
Justru, lanjut Pangi, publik menangkap Jokowi seolah memaksakan pilihannya masuk dalam kriteria capres-cawapres terbaik.
"Presiden tampaknya ingin memaksakan pesan seolah-olah kriteria capres-atau cawapres pilihan beliau itulah real selera rakyat," kata Pangi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.