TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Sebab dunia ini memang tidak abadi. Termasuk keanggotaan di DPR RI.

Semua itu hanya titipan Sang Hyang Widhi. Ketika titipan itu diambil kembali, maka tak seorang pun bisa mengangkangi.

Demikianlah. I Made Urip yang sudah lima periode berturut-turut sejak 1999 hingga 2024 nanti menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, bersiap meninggalkan kursinya di Senayan, Jakarta, pada Oktober 2024 mendatang karena tidak maju lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Mengapa dia tidak maju lagi?

Baca juga: Pemilu 2024: Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan lenyap - Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib

"Sudah lima periode, regenerasi, bergantian dengan yang lain. Ini keniscayaan atau bahkan bisa dikatakan sebagai hukum alam," kata I Made Urip di Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Dari raut wajahnya, Made Urip tampak legawa (ikhlas) dan tanpa beban.  Justru ia mengaku bersyukur karena selama hampir lima periode duduk di Senayan dapat melewati jalan terjal yang penuh onak dan duri dengan selamat.  

"Doakan semoga sampai akhir nanti (Oktober 2024) bisa keluar dari DPR dengan selamat," pinta wakil rakyat dari Bali ini.

Baca juga: PDIP Akan Gelar Rakernas ke-3 Bulan Juni Mendatang Untuk Pemenangan Ganjar Pranowo

Made Urip kemudian membeberkan jalan terjal di Senayan yang penuh onak dan duri itu. "Manjadi anggota DPR itu tidak mudah. Kita bak melintasi jalan terjal penuh onak dan duri. Jika tidak hati-hati bisa tergelincir atau terkana onak dan duri, bahkan jatuh ke jurang yang sudah menganga di bawah sana," jelas Made yang juga Ketua DPP PDIP.

Onak dan duri tersebut, kata Made, ialah berbagai macam hambatan dan rintangan bahkan godaan. Maklum,  DPR memiliki sejumlah kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya, baik dalam bidang legislasi (pembuatan undang-undang), budgeting (penyusunan anggaran) maupun pengawasan. "Semua tupoksi itu rawan godaan, terutama suap," terang politisi low profile yang selama di Senayan lebih banyak di duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan ini.

Ia lalu mengutip adagium Lord Acton (1834-1902), "The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutly'. "Jadi siapa pun yang punya kewenangan pasti tak luput dari godaan korupsi. Namun semua itu berpulang ke pribadi masing-masing," cetusnya.

Catatan media ini, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tahun 2003 hingga kini sudah lebih dari 100 orang anggota DPR RI terlibat korupsi. "Jadi godaan korupsi itu bak ranjau, bukan onak dan duri lagi," tukasnya berkelakar.

Onak dan duri lainnya kata Made adalah adanya dua atasan bagi anggota DPR, yakni ketua umum partai dan rakyat yang menjadi konstituennya. "Jadi, selain kepada pimpinan partai, kita juga harus taat dan setia kepada rakyat," tuturnya.

Jika tidak taat dan loyal kepada pimpinan partai, maka kata Made, seorang anggota DPR tidak akan dicalonkan lagi pada pemilu berikutnya, bahkan bisa diberhentikan di tengah jalan dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). "Sedangkan jika tidak loyal kepada rakyat, meskipun dicalonkan, kita tidak akan dipilih. Jadi di sini ada dua loyalitas, yakni loyalitas vertikal kepada pimpinan partai, dan loyalitas horisontal kepada rakyat. Dua-duanya ini harus dijaga seimbang," terangnya.

Loyalitas kepada pimpinan partai, ungkap Made Urip, dibuktikan dengan taat pada seluruh aturan dan kebijakan partai, serta bekerja keras memenangkan suara partai di daerah pemilihan masing-masing. 

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo di Solo, Gibran Dipanggil PDIP ke Jakarta

Adapun loyal kepada rakyat konstituen, kata Made, adalah dengan memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi mereka. "Selain loyal, juga harus royal. Dana reses dan dana aspirasi harus gigelontorkan ke rakyat," ucapnya sambil tertawa. 

Onak dan duri berikutnya menurut Made adalah menjaga elektabilitas dan popularitas sekaligus. "Popularitas dan elektabilitas harus dijaga. Tapi harus lebih berat ke elektabilitas. Elektabilitas diraih dengan kerja keras, baik di lapangan maupun dalam rapat-rapat di Senayan. Popularitas bisa diraih dengan pencitraan baik di media massa maupun media sosial. Tapi popularitas bukan jaminan, karena banyak anggota DPR yang populer di media tetapi ternyata tidak terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Lebih baik kerja dalam senyap," urainya.

Terbukti, Made Urip selalu mendapatkan suara tinggi di setiap pemilu. Bahkan di Pemilu 2019, sosok yang dicintai rakyat Bali terutama krama adat, krama subak dan petani ini mendapatkan 255.130 suara atau peringkat 7 nasional untuk caleg DPR RI di seluruh Indonesia.

Capaian ini tak mengherankan, karena ia meniti karier di partai dari bawah, mulai dari 1982 sebagai koordinator kecamatan (korcam), pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Kabupaten Tabanan (1987), utusan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Jawa Timur (1993), Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  PDIP Bali, 15 tahun menjadi pengurus DPD PDIP Bali, dan tiga periode menjadi Ketua DPP PDIP. 

Apalagi MU, panggilan akrabmya, dikenal sebagai pejuang arus bawah, juga pejuang partai dari zaman tidak enak di bawah tekanan rezim Orde Baru. 

Ditanya soal adanya pembatasan lima periode dari PDIP sehingga dirinya tidak dicalonkan lagi, Made Urip menjawab diplomatis. "Kalau pun ada pembatasan demikian, tak masalah. Sebab lima periode itu bukan waktu yang pendek. Terima kasih telah diberi kepercayaan dan kesempatan. Kita legawa saja dan siap ditugaskan di mana pun oleh partai," kata kelahiran Tabanan, Bali, 31 Desember 1959 ini. 

Ke mana setelah nanti pensiun dari Senayan? Made mengaku akan kembali ke habitatnya sebagai anak petani, dengan menjadi petani, atau menekuni kembali profesi lamanya sebelum menjadi anggota DPR, sebagai guru. "Tapi yang jelas momong cucu," tutur sosok yang santun, bersahaja, rajin dan merakyat ini. 

Ditanya mengapa tidak maju ke Senayan lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI? 

Made Urip kembali menjawab diplomatis, "Sampai detik ini saya masih orang partai, Bung!"