TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Sebab dunia ini memang tidak abadi. Termasuk keanggotaan di DPR RI.

Semua itu hanya titipan Sang Hyang Widhi. Ketika titipan itu diambil kembali, maka tak seorang pun bisa mengangkangi.

Demikianlah. I Made Urip yang sudah lima periode berturut-turut sejak 1999 hingga 2024 nanti menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, bersiap meninggalkan kursinya di Senayan, Jakarta, pada Oktober 2024 mendatang karena tidak maju lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Mengapa dia tidak maju lagi?

Baca juga: Pemilu 2024: Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan lenyap - Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib

"Sudah lima periode, regenerasi, bergantian dengan yang lain. Ini keniscayaan atau bahkan bisa dikatakan sebagai hukum alam," kata I Made Urip di Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Dari raut wajahnya, Made Urip tampak legawa (ikhlas) dan tanpa beban.  Justru ia mengaku bersyukur karena selama hampir lima periode duduk di Senayan dapat melewati jalan terjal yang penuh onak dan duri dengan selamat.  

"Doakan semoga sampai akhir nanti (Oktober 2024) bisa keluar dari DPR dengan selamat," pinta wakil rakyat dari Bali ini.

Baca juga: PDIP Akan Gelar Rakernas ke-3 Bulan Juni Mendatang Untuk Pemenangan Ganjar Pranowo

Made Urip kemudian membeberkan jalan terjal di Senayan yang penuh onak dan duri itu. "Manjadi anggota DPR itu tidak mudah. Kita bak melintasi jalan terjal penuh onak dan duri. Jika tidak hati-hati bisa tergelincir atau terkana onak dan duri, bahkan jatuh ke jurang yang sudah menganga di bawah sana," jelas Made yang juga Ketua DPP PDIP.

Onak dan duri tersebut, kata Made, ialah berbagai macam hambatan dan rintangan bahkan godaan. Maklum,  DPR memiliki sejumlah kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya, baik dalam bidang legislasi (pembuatan undang-undang), budgeting (penyusunan anggaran) maupun pengawasan. "Semua tupoksi itu rawan godaan, terutama suap," terang politisi low profile yang selama di Senayan lebih banyak di duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan ini.

Ia lalu mengutip adagium Lord Acton (1834-1902), "The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutly'. "Jadi siapa pun yang punya kewenangan pasti tak luput dari godaan korupsi. Namun semua itu berpulang ke pribadi masing-masing," cetusnya.

Catatan media ini, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tahun 2003 hingga kini sudah lebih dari 100 orang anggota DPR RI terlibat korupsi. "Jadi godaan korupsi itu bak ranjau, bukan onak dan duri lagi," tukasnya berkelakar.

Onak dan duri lainnya kata Made adalah adanya dua atasan bagi anggota DPR, yakni ketua umum partai dan rakyat yang menjadi konstituennya. "Jadi, selain kepada pimpinan partai, kita juga harus taat dan setia kepada rakyat," tuturnya.

Jika tidak taat dan loyal kepada pimpinan partai, maka kata Made, seorang anggota DPR tidak akan dicalonkan lagi pada pemilu berikutnya, bahkan bisa diberhentikan di tengah jalan dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). "Sedangkan jika tidak loyal kepada rakyat, meskipun dicalonkan, kita tidak akan dipilih. Jadi di sini ada dua loyalitas, yakni loyalitas vertikal kepada pimpinan partai, dan loyalitas horisontal kepada rakyat. Dua-duanya ini harus dijaga seimbang," terangnya.

Loyalitas kepada pimpinan partai, ungkap Made Urip, dibuktikan dengan taat pada seluruh aturan dan kebijakan partai, serta bekerja keras memenangkan suara partai di daerah pemilihan masing-masing. 

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo di Solo, Gibran Dipanggil PDIP ke Jakarta

Adapun loyal kepada rakyat konstituen, kata Made, adalah dengan memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi mereka. "Selain loyal, juga harus royal. Dana reses dan dana aspirasi harus gigelontorkan ke rakyat," ucapnya sambil tertawa.