TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan para pegawai Kemensos tidak terdampak secara psikologis pasca penggeledahan tersebut.

Risma mengatakan para pegawai Kemensos tidak terpengaruh dan takut, karena tidak terlibat.

"Kamu takut enggak? (tanya ke pegawai Kemensos) Tidak. Kan tidak terlibat ya. Enggak terpengaruh lah," ujar Risma saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Dirinya mengungkapkan saat penggeledahan di Kantor Kemensos, penyidik KPK turut didampingi oleh pegawai Kemensos.

Pegawai Kemensos yang mendampingi, menurut Risma, bukan merupakan pihak yang terkait dengan kasus itu.

Para pegawai Kemensos yang terkait dengan kasus bansos itu, kata Risma, sudah dimutasi dari kantor pusat.

"Somehow cepat cari datanya karena sudah ndak ada yang punya beban kemarin," ungkap Risma.

Seperti diketahui, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial pada hari ini, Selasa (23/5/2023).

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

"Benar ada kegiatan dimaksud (penggeledahan di kantor Kemensos)," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan pada Selasa (23/5/2023).

Akan tetapi tak dirincikan lebih lanjut ruang mana saja yang digeledah oleh KPK.

Diketahui, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos.

Diduga korupsi bansos beras ini telah menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Terkait kasus ini, KPK belum mengumumkan secara detail soal uraian konstruksi perkara, termasuk para pihak yang dijadikan sebagai tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Baca juga: Risma Non-Jobkan Sejumlah Pejabat Kemensos Buntut Kasus Korupsi Bansos: Tapi Harus Diperiksa Dulu

Mereka antara lain, M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic. Kuncoro sebagaimana diketahui telah mengundurkan diri sebagai Dirut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Kemudian, Ivo Wongkaren, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Budi Susanto, Direktur Komersial PT BGR; April Churniawan, VP Operation PT BGR; Roni Ramdani, Ketua Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto, GM PT PTP.

Keenam orang itu pun telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri.