TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis siang, (25/5/2023).

Tidak diketahui apa yang dibahas oleh Prabowo saat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat siang tadi.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin biasa.

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo melaporkan kerja kementeriannya kepada Presiden.

Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Menurutnya, adalah hal yang wajar Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mulanya, Pratikno mengatakan dirinya tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu karena tidak mendampingi Presiden Jokowi.

"Tapi kalau bertemu antara Presiden dengan menterinya kan biasa," kata Pratikno di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Pratikno mengatakan tidak membaca jadwal Presiden Jokowi hari ini.

Namun, dia tetap menilai pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo adalah hal yang wajar

"Ya menurut saya wajar-wajar saja presiden bertemu, dan pak presiden memanggil menterinya kan biasa saja," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor, Mensesneg Nilai Wajar Jika Presiden Bertemu Menterinya

Bicarakan kritikan Megawati Soekarnoputri?

Pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan tentang kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tentang alat utama sistem pertahanan (alutsista).

“Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kritik Ketua Umum (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait dengan alutsista, yang beberpa waktu lalu disampaikan dalam acara di Lemhanas,” kata Adi dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (25/5/2023)

Dirinya menyebut ada kemungkinan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pada hari ini membahas tentang kritik tersebut.

“Ini mungkin hanya sebatas hubungan antara Presiden dan menterinya untuk menjawab kritik yang disampaikan oleh Megawati.”

“Tapi kan satu peristiwa politik yang sebenarnya ‘sangat menggemparkan’, ketika Gibran dipanggil ke DPP PDIP terkait kedekatannya dengan Prabowo Subianto.”

Kedua peristiwa tersebut, lanjut Adi, saling dikait-kaitkan.

“Tapi yang jelas publik akan mengait-ngaitkan dengan dua peristiwa politik yang berdekatan, terkait dengan kritik Megawati soal pertahanan, alutsista dan seterusnya dan seterusnya.”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi membeli alutsista.

Megawati menyebut seharusnya alutsista yang sudah tua tak digunakan lagi.

Dalam pidatonya di Gedung Lemhanas Jakarta Pusat, Megawati menyebut sempat meminta Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan alutsista yang ada saat ini.

Tak hanya soal Alutsista, Megawati juga menyoroti kesejahteraan personel militer dan polisi.

Megawati mengkritik jika masih ada pemimpin yang tidak mau memperhatikan anak buahnya. 

Respons jubir Prabowo

Juru bicara (jubir) Prabowo Dahnil Simanjuntak mengatakan pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra bukan tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan.

“Hal ini bukan masalah diuntungkan atau dirugikan. Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi itu sesuatu yang mafhum ya, kenapa? Karena tadi saya sebutkan beliau menteri dan bawahan presiden,” kata Dahnil ketika ditanya siapa yang diuntungkan dalam pertemuan tersebut, dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Kamis.

Baca juga: Ketua Umum Projo Bilang Jokowi Masih Usaha Satukan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

Menurutnya, selama ini Prabowo juga sering melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh, baik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 maupun sebelum-sebelumnya.

“Kedua, Pak Prabowo dalam proses misalnya jelang Pilpres 2024 atau sebelum pilpres, atau tidak Pilpres 2024 juga melakukan silaturahim dengan banyak pihak, dengan semua tokoh.”

Jika pertemuan-pertemuan yang dilakukan Prabowo tersebut membuat elektabilitasnya sebagai bakal capres meningkat, menurut Dahnil, itu adalah bonus.

“Kalau kemudian ada bonus terkait dengan silaturahim itu, intensitas komunikasi termasuk dengan Pak Jokowi kemudian dengan keluarga Pak Jokowi, dan mungkin juga akan berkomunikasi ke depan dengan Ibu Megawati, Pak SBY, itu ada bonus elektoral, ya alhamdulillah.”

Sementara politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukur Nababan yang juga hadir dalam dialog itu, menyebut partainya tidak bisa membatasi hak orang lain untuk bertemu seseorang.

“Kita tidak bisa membatasi hak orang untuk betemu dengan siapa, berbicara dengan siapa,” kata dia.

Ia menegaskan, tidak ada yang aneh pada pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor, karena keduanya bertemu sebagai presiden dan menteri.

“Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tidak ada yang aneh di sana. Kami percaya betul bahwa pertemuan itu adalah pertemuan presiden dengan menterinya dan itu harus selalu bertemu,” ungkap Sukur.

Presiden dan menteri, menurut dia, harus melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dari yang bersangkutan, termasuk memberi perintah serta arahan untuk melakukan tugas-tugas tersebut.

“Nah, mengenai apa yang harus dilakukan, tentu kami di PDI Perjuangan kan sistem organisasi kami sudah baku.”

Baca juga: Pratikno Mengaku Tak Tahu Soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor Hari Ini

“Apapun perintah, kebijakan-kebijakan partai sebagai anggota partai yang ada di legislatif, eksekutif, atau di struktural, harus taat dengan keputusan kepartaian,” tuturnya. (KOMPAS.TV/Tribunnews)