Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Kesehatan Omnibus Law terus menjadi diskursus publik, satu di antara poin yang menuai pro dan kontra adalah produk tembakau dikategorikan sebagai zat adiktif bersama dengan narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol.

Lantas, bagaimana dengan produk tembakau alternatif semisal rokok elektrik?

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menjelaskan, saat ini tidak ada negara di dunia yang melarang penggunaan rokok elektrik.

Bahkan, sejumlah negara yang tadinya memberlakukan batasan ketat, kini membuka diri dan memperbaharui regulasi. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk ‘Mengkaji Lebih Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan’ di Media Centre, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023)

“Kita industri (rokok elektrik) sudah ada 10 tahun di Indonesia dan baru diperhatikan waktu itu di tahun 2017 sampai adanya cukai di tahun 2018 dan akhirnya kita sampai sekarang ini selalu terus berkembang,” kata Aryo.

Hadir dalam kesempatan itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo dan Pengamat Kebijakan Publik IPB Sofyan Sjaf. 

Aryo menjelaskan, rokok elektrik merujuk kepada riset dari sejumlah negara seperti Inggris hingga New Zealand 95 persen sehat. 

Sampai saat ini ada 6 juta user (pengguna) rokok elektrik di Indonesia dan sudah membuka 200 ribu lapangan pekerjaan baru.

“Jadi kita industrinya sampai sekarang ini berkembang terus dan ini juga berdampingan sama petani tembakau,” ujar Aryo.

Terkait singgungan dengan para petani tembakau, Aryo menekankan, pihaknya kini terus mengembangkan riset mengenai produk tembakau lokal untuk bahan rokok elektrik. 

Rokok elektrik/Vape sebenarnya, ditekankan Aryo, sudah 50 persen lebih marketnya tembakau lokal. 

Saat ini, pihaknya terus menggali bagaimana caranya kita bisa 100 persen tembakau lokal.