Komisi III DPR Buka Kemungkinan Panggil BPKP Klarifikasi Kerugian Negara Rp 8 Triliun di Korupsi BTS
Komisi III DPR buka kemungkinan memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP) terkait korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS).
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI terbuka kemungkinan memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP) terkait dengan kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).
"Nanti juga kita buktikan. Kata BPKP begitu, nanti BPKP juga bisa kita panggil," kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada awak media, dikutip Jumat (26/5/2023).
Bambang Pacul menyatakan, kemungkinan pemanggilan terhadap BPKP itu untuk melakukan klarifikasi terkait kerugian negara yang dinyatakan oleh BPKP.
Dimana, akibat korupsi yang terjadi tersebut negara disebut merugi hingga Rp 8 Triliun.
Jumlah tersebut menurut Pacul fantastis sehingga perlu untuk diklarifikasi.
"BPKP menyatakan korupsi di BTS ini nilainya 8 triliun. Gede banget. Nanti dalam klarifikasi, kita panggil BPKP," ucap dia.
Tak hanya itu, kata Ketua Bappilu PDIP tersebut, nantinya BPKP juga akan menjadi satu di antara pihak yang didengar pandangannya perihal kabar dana korupsi itu mengalir ke tiga partai besar.
"Suruh jelaskan itu. Supaya kau juga tenang. Benar gak (dana korupsi) itu mengalir ke tiga partai," kata Pacul.
Sebelumnya, Bambang Pacul juga menegaskan, Komisi III bakal memanggil Kejaksaan Agung RI (Kejagung) terkait kasus korupsi proyek BTS di Kemenkominfo ini.
Pemanggilan itu bakal dilakukan kata Pacul, mengingat saat ini banyak bermunculan spekulasi perihal aliran dana.
"Jadi untuk urusan ini, kita ga usah spekulatif. Kita tunggu hasil dari Kejaksaan. Kalau kelamaan, nanti kita panggil ke Komisi 3. Supaya kau bisa lihat," kata Bambang Pacul kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Baca juga: Banyak Spekulasi Seperti Kasus Sambo, DPR akan Panggil Kejagung soal Aliran Dana Korupsi Tower BTS
Tak hanya itu, pemanggilan Kejagung juga kata Bambang Pacul untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Nantinya Kejagung diminta untuk menjelaskan hal tersebut.
Sebab di Komisi III kata dia, terdapat beberapa fraksi partai politik yang diyakini juga turut dimintai pandangannya.
"Jadi rapat dengan Komisi 3 itu bisa dijadikan clearance. Di situ ada PDIP, Gerinda, NasDem. Kita clearance di situ. Kalau ada yang belum beres," ucap dia.
