Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH (*)

TRIBUNNEWS.COM - Nurul Ghufron dan juga 4 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya barangkali sedang tersenyum lega.

Gugatan yang ia ajukan sejak Oktober 2022 akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No 112/PUU-XX/2022, Rabu (24/5/2023) lalu.

Melalui putusan itu, masa jabatan Pimpinan KPK, termasuk Ghufron, diperpanjang selama 1 tahun dari semula 4 menjadi 5 tahun.

Tidak itu saja. MK juga memutuskan, usia minimal calon Pimpinan KPK yang semula 50 tahun dikecualikan bagi petahana, sehingga Ghufron yang kini berusia 48 tahun bisa maju kembali sebagai calon Pimpinan KPK.

Dus, bagi Ghufron, putusan MK itu memberi 2 "berkah" sekaligus. Pertama, ia bisa mencalonkan diri lagi. Kedua, masa jabatannya diperpanjang menjadi 5 tahun.

Ya, MK mengabulkan judicial review atau uji materi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Implikasinya, masa jabatan Pimpinan KPK diperpanjang dari semula 4 menjadi 5 tahun.

Pimpinan KPK yang saat ini dikomandani Firli Bahuri seharusnya menuntaskan masa jabatan pada 20 Desember 2023. Namun, putusan MK tersebut membuat mereka bisa menjabat hingga akhir 2024.

Selain itu, MK juga mengubah muatan pada Pasal 29 huruf e UU KPK dari yang awalnya berbunyi "Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan", menjadi "Berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan".

Baca juga: Pakar Nilai Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir

Usia minimal 40 tahun itu ada di UU KPK yang lama, yakni UU No 30 Tahun 2002, sedangkan usia minimal 50 tahun ada di UU KPK yang baru, yakni UU No 19 Tahun 2019.

Ghufron semula hanya mengajukan uji materi Pasal 29 huruf e, namun kemudian merembet ke Pasal 34 UU KPK.

MK berdalih, perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK itu diputuskan demi menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, sehingga ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan KPK disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara "constitutional importance" yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun.

Masa jabatan 5 tahun ini dianggap MK akan membuat Pimpinan KPK independen, karena dalam masa periode 5 tahun eksekutif dan legislatif, dua lembaga negara itu hanya bisa melaksanakan seleksi calon Pimpinan KPK hanya sekali, berbeda dengan jika masa jabatan Pimpinan KPK 4 tahun maka eksekutif dan legislatif dapat melaksanakan seleksi calon Pimpinan KPK hingga dua kali dalam periode 5 tahun mereka berkuasa.

Terhadap putusan MK yang kontroversial itu, ada beberapa catatan kritis yang perlu penulis sampaikan.