TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Firli Bahuri cs sedang menanti Surat Keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Presiden selanjutnya akan mengeluarkan SK perubahannya," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada awak media, Senin (29/5/2023).

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan putusan terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK pada Kamis (25/5/2023) berlaku untuk periode saat ini.

Ghufron menjelaskan MK sudah mengubah masa jabatan pimpinan KPK pada 23 Mei 2023.

Dengan demikian, pimpinan KPK yang menjabat saat ini mesti melanjutkan kerjanya untuk satu tahun mendatang.

Ghufron mengakui, putusan MK tersebut menimbulkan banyak respons dari sejumlah pihak.

Dia menilai fenomena itu sebagai hal yang wajar.

"Tafsir dan pandangan berbagai pihak itu bagian dari warna-warni demokrasi, tetapi tetap tunduk dalam koridor hukum," kata Ghufron.

Diberitakan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi atau Judicial Review (JR) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Dengan putusan ini, masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun dari sebelumnya empat tahun.

Pemerintah pun kini menyiapkan surat keputusan untuk memperpanjang jabatan Ketua KPK Firli Bahuri cs yang harusnya selesai tahun ini menjadi berakhir pada Desember 2024.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Hiariej mengatakan, penjelasan juru bicara MK memberikan kepastian sehingga tidak ada lagi kontroversi dalam menafsirkan putusan MK tersebut.

Perpanjangan masa jabatan, kata dia, tinggal menunggu Presiden Jokowi mengubah keputusan presiden (keppres) yang mengatur masa kepemimpinan Firli Bahuri cs.

"Dengan demikian, Presiden akan mengubah keppres terkait masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir 20 Desember 2023 diperpanjang satu tahun ke depan menjadi 20 Desember 2024," kata Eddy Hiariej, Jumat (26/5/2023).