Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla setuju bahwa kebijakan strategis harus tetap berlanjut pada pemerintahan berikutnya. Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur.

"Tentu pertanyaannya pilihan infrastruktur yang mana yang dibutuhkan yang efisien, yang memilikk kontinuitas.  Kebutuhannya tetap pembangunan jalan, pembangunan pemerintahan, jalan Industri tetap jalan," katanya pada acara halal bi ala di Gedung Krida Bakti, Jalan Veteran,  Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Utang Pemerintah Rp7.849 Triliun, JK Bilang Setiap Tahun Bayar Rp1.000 Triliun, Menkeu: Bisa Dibayar

Hanya saja kata JK setiap pemimpin memiliki cara masing masing dalam melaksanakan pembangunan. Karena kata dia, setiap pemimpin memiliki tujuan yang sama dalam membangun Indonesia.

"Cuma tentu caranya berbeda masing-masing pemimpin dan pemerintahan tujuannya sama, tidak ada perbedaan tujuan,  tapi yang berbeda adalah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan yang ada dan kondisi yang ada," katanya.

JK mengatakan bila benar Presiden ikut cawe cawe di Pilpres 2024 untuk menjaga demokrasi Pemilu yang jujur dan adil maka itu sangat bagus. Ia akan mendukung bila cawe-cawe yang dimaksud tersebut bertujuan agar demokrasi berjalan dengan baik.

"Agar Pemilu jujur dan adil tentu kita dukung," katanya.

Baca juga: Saat Anies, JK hingga AHY Kompak Kritik Jokowi: Ungkit Pembangunan Tol dan Penegakan Hukum

JK meyakini bahwa Presiden tahu batasannya dalam cawe cawe politik tersebut. Sementara terkait dengan isu momentum 13 tahun yang dijadikan Presiden sebagai dasar ikut cawe cawe menurut JK sangat tergantung pada pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

"Tergantung pemerintah dan bangsa bersama menjalankan prinsip-prinsip menyelenggarakan pembangunan yang baik dan sesuai dan efisien betul-betul dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.