Firli Bahuri dan Sekjen KPK Tolak Panggilan Ombudsman, Pakar: Bisa Dilakukan Pemanggilan Paksa
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa terkait pejabat KPK yang tolak diperiksa.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa terkait pejabat KPK yang tolak diperiksa.
Adapun hal itu terkait mangkirnya pejabat KPK dalam hal ini Firli Bahuri dan Sekjen KPK dari pemeriksaan Ombudsman.
Dalam kasus dugaan maladministrasi pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
"Saya pikir Ombudsman bisa memanggil siapa saja. Termasuk ketika tidak dipenuhi panggilan itu, kemudian dilakukan pemanggilan paksa," kata Feri dihubungi Rabu (31/5/2023).
Menurut Feri alasan pimpinan KPK menolak panggilan tersebut mungkin karena takut aibnya terbongkar.
"Tetapi kalau dilihat alasan KPK tidak memenuhi itu. Mungkin karena takut aibnya dan tidak prosedurnya berbagai kebijakan KPK ketika TWK (Tidak meloloskan Tes Wawasan Kebangsaan) pegawainya itu akan terbongkar. Sehingga kesalahan-kesalahan prosedural, administratif bisa diketahui publik," jelasnya.
Diketahui Ombudsman telah berkirim surat ke KPK yang ditujukan kepada Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 11 Mei 2023.
Buntut pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Namun KPK menjawab balik lewat surat tanggal 17 Mei yang menyatakan pihaknya masih mempelajari permintaan pemeriksaan tersebut.
Baca juga: KPK Tolak Klarifikasi ke Ombudsman soal Brigjen Endar: Tak Termasuk Ranah Pelayanan Publik
Atas hal itu Ombudsman kemudian menyampaikan surat pemanggilan kedua yang ditujukan kepada terlapor lain dalam hal ini Sekjen KPK selaku pihak yang menandatangani surat pemberhentian Endar.
Alih-alih memenuhi panggilan Ombudsman, KPK secara kelembagaan justru mengirimkan surat lagi yang isinya mengejutkan Ombudsman.
Pasalnya dalam surat KPK tertanggal 22 Mei tersebut, KPK justru mempertanyakan apa kewenangan Ombudsman.
Selain itu KPK secara kelembagaan juga membuat opini atas kerja Ombudsman dalam perkara ini.
KPK pun pada surat yang sama menyatakan secara kelembagaan tidak akan memenuhi dan tak akan menghadiri pemanggilan pemeriksaan Ombudsman dalam kasus Endar.
