Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mahfud MD Singgung Ada Bekingan Hambat Pemeriksaan Kasus Perdagangan Orang, Bakal Ditindak Tegas

Jokowi juga perintahkan jajaran Kepolisian untuk segera menelusuri adanya dugaan bekingan atau dukungan yang bertugas lancarkan aksi perdagangan orang

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Sri Juliati
zoom-in Mahfud MD Singgung Ada Bekingan Hambat Pemeriksaan Kasus Perdagangan Orang, Bakal Ditindak Tegas
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Menkopolhukam sekaligus Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Swissbell Hotel, Kamis (6/4). Kedatangan Mahfud MD ini dalam rangka mendalami jaringan TPPO yang melibatkan sejumlah instansi baik pemerintah maupun swasta. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas meminta masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) segera diberantas.

Disampaikan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Nasional (Menkopolhukam)Mahfud MD, Jokowi juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk segera menelusuri adanya dugaan bekingan atau dukungan yang bertugas melancarkan aksi perdagangan orang.

“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (30/5/2023) dikutip dari Kompas Tv.

Dijelaskan Mahfud, dalam setahun, jumlah orang yang meninggal dunia karena diperdagangkan mencapai lebih dari 1.900 orang.

Baca juga: Tanggapi Instruksi Jokowi, Kapolri Sebut Akan Tindak Tegas Siapapun yang Terlibat dalam TPPO

Bahkan di Nusa Tenggara Barat (NTT) selama bulan Januari-Mei 2023 ini, kata Mahfud, sudah ada 55 orang yang kembali kerumah dalam keadaan meninggal dunia.

Untuk itu, pemerintah membuat satuan tugas tim TPPO yang bertugas menangani permasalahan ini.

Penuntasan perkara ini juga dilatarbelakangi banyaknya keluhan negara-negara ASEAN lain.

BERITA REKOMENDASI

“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang, ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujar Mahfud.

Baca juga: Presiden Instruksikan Sikat Sindikat Beking TPPO, Kapolri: Siapa Saja yang Terlibat Akan Ditindak

Kasus Perdagangan Orang di Myanmar

Sebelumnya, terdapat kasus perdagangan orang yang mencuat ke publik karena unggahan pengakuan para korban yang terjebak di wilayah konflik di perbatasan Myanmar-Thailand.

Sebanyak 26 korban tersebut mengadu secara virtual yang ditujukan kepada Jokowi lalu diunggah ke media sosial.

Mereka mengaku disiksa dan dibohongi oleh agen.

Setelah dilakukan berbagai upaya, Pemerintah berhasil membawa pulang 26 WNI korban TPPO di perbatasan Myanmar-Thailand.

Merekan dikabarkan telah tiba di Tanah Air, Kamis (25/5/2023) pukul 21.30 WIB.

Pihak KBRI Yangon dan KBRI Bangkok juga membantu dalam mengevakuasi para WNI.

Penyelamatan WNI dilakukan dalam dua tahap pada tanggal 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang, dan 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang.

Ke-20 WNI kemudian bergabung dengan 6 orang WNI yang sudah berada di Bangkok, yang sebelumnya sudah berhasil keluar dari wilayah konflik.

Mayoritas WNI berasal dari Jawa Barat (12 orang), DKI Jakarta (6 orang) Sumatera Utara (6 orang), Riau (6 orang) dan Sulawesi Selatan (1 orang).

Baca juga: 46 WNI Korban TPPO Berhasil Dipulangkan, Imigrasi Soekarno-Hatta Bantu Proses Keimigrasiannya

Kasus Perdagangan Orang di Filipina

Di hari yang sama Kementerian Luar Negeri juga memfasilitasi pemulangan 20 WNI Korban TPPO dari Pampanga, Filipina.

Para WNI tersebut direpatriasi oleh Pemerintah Filipina, setelah melalui proses pemeriksaan dari Inter-Agency Council for Human Trafficking.

Pemulangan ini merupakan hasil kerjasama lintas kementerian Lembaga antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Bareskrim Polri, BP2MI.

Baca juga: Sosialisasikan Bahaya TPPO, Kemendagri Dorong Penguatan Gugus Tugas di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Sejumlah WNI yang diduga menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar, menyerukan pertolongan kepada pihak berwenang Indonesia.(Kompas.com/DOK. ROSA via BBC Indonesia)
Sejumlah WNI yang diduga menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar, menyerukan pertolongan kepada pihak berwenang Indonesia.(Kompas.com/DOK. ROSA via BBC Indonesia) (TribunPriangan/Kompas.com)

Kasus Perdagangan Orang di Arab Saudi dan Timur Tengah

Polisi telah menggagalkan tindak perdagangan orang yang akan dikirim ke Arab Saudi dan Timur Tengah.

Sebanyak enam orang yang akan diberangkatkan melalui agen di Jakarta berhasil diselamatkan dari sindikat ini.

Kapolres Serang AKBP Yudha Satria mengatakan para korban mengaku telah tertipu karena diiming-imingi gaji yang besar.

Salah satu orang yang bertugas merekrut korban, wanita berinisail RU, mengaku baru sekali ini menjalankan tugasnya.

"Tersangka mengaku baru kali ini melakukan tindakan pidana ini, para korban belum sempat terkirim untuk dipekerjakan ke luar negeri, negara tujuan ke Arab Saudi dan Timur Tengah dikutip dari Kompas Tv.

Polisi meyakini, RU juga menerima hasil dari perekrutan ini.

"Para korban diiming-imingi penghasilan yang tinggi dan tersangka kita yakini mendapat sejumlah uang jika bisa megirimkan orang ke luar negeri."

"Tersangka bekerja sama dengan agendsi yang ada di Jakarta, identitasnya sudah ada, mudah-mudahan segera kita tangkap," ujar Yudha.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Larasati Dyah Utami)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas