Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas menyebutkan bahwa persoalan hukum masih menjadi catatan dua periode masa pemerintahan Jokowi.

Adapun hal itu disampaikan Toto pada diskusi PARA Syndicate bertajuk Mengapa Prabowo Salip Ganjar: Mesin Partai, Efek Jokowi, Posisi Relawan di Jakarta Selatan, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Kritik Pemerintahan Jokowi, PAN: Kalau Memuji, Hilang Nilai Elektoralnya

"Hukum memang menjadi salah satu catatan dalam perjalanan pemerintahanan Presiden Jokowi. Terutama yang kedua ini," kata Toto dalam paparannya.

Toto melanjutkan sebetulnya periode pertama Presiden Jokowi juga sudah ada persoalan hukum.

"Sebetulnya periode pertama juga kalau diingat dihadapkan dengan kasus cicak versus buaya sekitar 2014. Kemudian baru selesai 2015 awal setelah dibentuknya tim," kata Toto.

Menurut Toto persoalan hukum di Indonesia naik turun selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Logo IKN Bertema Pohon Hayat, Jokowi: Yang Memilih Ini Rakyat

"Jadi kita bisa lihat hukum memang relatif naik tetapi dia dalam posisi lebih rendah dari ekonomi. Padahal hukum itu di bulan Januari 2022 hukum itu 65,9 persen. Jadi hukum itu memang naik turun jadi masalah di pemerintahanan ini," tuturnya.

Diberitakan, Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, kepuasan publik atas kinerja pemerintah di sektor hukum berada di angka 59 persen.

"Jika dibandingkan dengan survei Januari 2023, capaian kali ini meningkat 3,9 persen," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Kenaikan kepuasan di sektor hukum ini melanjutkan tren positif yang terbangun sejak Oktober 2022 setelah sebelumnya sempat turun dari 65,9 persen pada Januari 2022 menjadi 57,5 persen pada Juni 2022 dan 51,5 persen pada Oktober 2022.

Dari lima indikator penilaian, penuntasan kasus hukum menjadi indikator yang mendapatkan kepuasan tertinggi dari publik sebanyak 57,7 persen.

Sementara, indikator yang kepuasannya meningkat paling besar adalah jaminan kesetaraan di hadapan hukum, dari 49,3 persen pada Januari 2023 menjadi 55,3 persen pada Mei 2023.