TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berbicara soal hukuman otonom yang akan dihadapi oleh para koruptor atau penjahat.

Mahfud awalnya menyerukan kepada Anggota DPR, jaksa, hakim, dan polisi yang mencintai negeri ini untuk menegakkan hukum dengan benar. 

Karena, kata dia, kalaupun mereka menikmati ketidakadilan, menghisap hak-hak rakyat atau negara mungkin saja mereka merasa senang saat ini karena perbuatannya tidak ketahuan.

Akan tetapi, kata dia, pada saatnya mereka akan mendapat akibatnya.

Ia pun mencontohkan akibat yang dimaksud di antaranya akan dialami oleh anak keturunan.

Penjahat atau koruptor yang merasa senang karena perbuatannya belum terendus penegak hukum yang menegakkan hukum heteronom, kata dia, bisa saja tidak akan lolos dari hukum otonom yang akan menimpa anak keturunannya.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Dialog Kebangsaan Bersama Prof Dr Mahfud MD bertajuk Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum di Kampus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 30 Mei 2023.

"Sehingga kemarin waktu saya jadi dipindah ke Kominfo itu, kok banyak ya? Orang korupsi sampai Rp8 triliun. Gila, saya bilang," kata Mahfud di kanal Youtube INSTITUTE FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO dikutip Kamis (1/6/2023).

Untuk itu, ia memanggil pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tower BTS di Kementerian Kominfo.

Ia pun mencecar pihak BPKP tersebut perihal mereka mendapat "jatah" atau tidak dalam proyek dugaan korupsi tersebut.

"Wah nggak Pak, katanya. Sungguhan kamu nggak dapat? Nggak, Pak. Bapak boleh tanya pegawai BPKP yang memeriksa, yang menemukan angka (kerugian negara) Rp8 triliun ini. Rumahnya masih ngontrak. Tapi mereka bangga, Pak, katanya," kata Mahfud.

"Karena apa? Saya tidak kaya, tapi karena saya jujur, Tuhan memberi anugerah kepada saya, anak saya pintar-pintar, sehingga sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa dari LPDP, dari Ford Foundation, dari mana. Saya tidak mampu membiayai," kenang Mahfud.

Mahfud kemudian mengatakan koruptor mampu membiayai pendidikan anaknya berapapun juga, akan tetap anaknya tidak akan sekolah dengan baik, melainkan menjadi penjahat. 

Baca juga: PDIP Bantah Suami Puan Terlibat Korupsi BTS, NasDem Tantang Kejagung Ungkap dan Buktikan Seluasnya

Selain itu, anak-anak koruptor, kata Mahfud bisa jadi hanya akan merepotkan orang tua. 

"Itu kearifan kita yang masuk menjadi nilai-nilai Pancasila. Bahwa kalau anda ingin berPancasila itu, jangan takut kepad hukumnya saja, tapi takut kepada nilai-nilai moral yang diajarkannya, jangan dilanggar ini," kata Mahfud.