Cawe-cawe Jokowi di Pilpres Dinilai Bisa Timbulkan Ketidakpercayaan Publik Terhadap Proses Demokrasi
Pangi Syarwi Chaniago mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Menurutnya hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik, meski pernyataan itu dibungkus dengan alasan demi bangsa dan negara ataupun keberlanjutan pembangunan.
"Cawe-cawe presiden dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas," kata Pangi dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (2/6/2023).
Karena itu, menurut Pangin penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan juga dinilainya sangat layak untuk skeptis terhadap pernyataan tersebut.
Baca juga: Pengamat Nilai Cawe-cawe Presiden Jokowi Timbulkan Keraguan terhadap Proses Politik yang Lebih Luas
"Jargon demi bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat seringkali digunakan untuk menutupi agenda dan kepentingan terselubung demi kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok tertentu," ujar Pangi.
"Alih-alih demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas kebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Jelaskan Dampak Negatif Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, Pengamat: Merusak Kepercayaan Publik
Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.
Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.
"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” sambungnya.