Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas.

"Ikut terlibat dan bahkan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis, walaupun dibungkus dengan alasan demi “bangsa dan negara”, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik dan segudang alasan lainnya," kata Pangi dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (2/6/2023).

Dia menilai penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

"Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sangat layak skeptis terhadap pernyataan ini, jargon “demi bangsa dan negara” atau mengatasnamakan rakyat seringkali digunakan untuk menutupi agenda dan kepentingan terselubung demi kepentingan pribadi dan golongan/kelompok tertentu," kata Pangi.

Baca juga: NasDem Soroti Cawe-cawe Jokowi: Presiden Harus Bisa Tunjukkan Kenegarawanan, Tidak Berpihak

Ali-alih demi kepentingan bangsa dan negara, menurutnya Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas bebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari.

"Presiden Jokowi cawe-cawe, tetap menyimpan masalah, ada potensi abuse of power, presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024," kata dia.

Namun, dia mengatakan ada cara untukmenghentikan itu semua, yakni presiden harus netral dan cuti.

Baca juga: PKS Dukung Jokowi Cawe-cawe agar Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

"Kita Indonesia masih membutuhkan kekuasaan presiden dan negara yang netral , sebab sistem pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis," pungkasnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” sambungnya.