Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik sempat dihebohkan dengan pernyataan pakar hukum tata negara yang juga eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana soal bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Menyikapi viralnya bocoran putusan MK tersebut, Denny Indrayana mengaku sempat berbincang via telepon dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan menegaskan tak ada pembocoran rahasia negara.

Denny Indrayana mengatakan sumber informasi tersebut ia dapatkan bukan dari internal MK.

Mahfud pun kata Denny, tidak bertanya karena paham dirinya tak akan menyampaikannya.

Namun, Denny bilang Mahfud tahu siapa sumber kredibel tersebut.

Sumber tersebut kata Denny dihormati sebagai tokoh antikorupsi yang punya integritas dan kapasitas mumpuni. Sehingga informasi yang disampaikan kepadanya dinilai kredibel dan layak diperhitungkan.

Baca juga: Polri Pastikan Profesional Usut Laporan Terhadap Denny Indrayana Terkait Putusan Sistem Pemilu

"Sumber kredibel saya, Prof Mahfud tahu. Orang yang kami hormati juga sebagai tokoh antikorupsi, juga punya integritas tak terbeli, dan kapasitas yang mumpuni. Karena itu informasi dan analisisnya soal putusan MK tentang sistem proporsional pantas dinilai kredibel, layak diperhitungkan," kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6/2023).

Denny pun mengatakan beberapa hari lalu dirinya kembali berkomunikasi dengan sumber kredibel tersebut.

Sumber tersebut pun masih meyakini bahwa analisis yang dia berikan valid dan benar, meski bisa saja berubah usai bocoran informasi putusan itu viral.

Baca juga: Mahfud MD Akui Minta Bantuan Denny Indrayana Agar Anies Baswedan Dapat Tiket Jadi Capres

"Beberapa hari lalu, saya berkomunikasi lagi dengan sang “sumber kredibel”. Dia masih meyakini analisis yang dia berikan valid dan benar," kata dia.

Sebelumnya, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari para hakim konstitusi. Dengan jumlah perbandingan yakni 6 hakim berbanding 3 hakim.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga soal pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat yang bisa berdampak pada pencapresan Anies Baswedan.

Perihal darimana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut. Terpenting kata dia, informasi yang dia terima itu kredibel.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," ucap Denny dalam akun Instagram pribadinya @dennyindryana99.