Lima Terduga Bandar TPPO Diburu, Kabareskrim: Ini Jadi Atensi Serius Pemerintah

Untuk mendukung laporan mengenai sindikat tersebut, BP2MI sudah menyerahkan sejumlah dokumen, di antaranya manifes atau data penumpang di kapal yang membawa WNI korban TPPO.

"Di daftar penumpang itu selalu ada kode, misal namanya saya (sebagai penumpang) ya. Di belakang nama saya itu ada kode yang menunjukkan siapa itu yang memberangkatkan," ujar Benny.

"Kalau engga ada kode itu (berarti) adalah penumpang umum. Nah sekarang yang mengeluarkan manifes siapa? Yang memberi kode siapa kan berarti bukan orang-perorang, bukan penumpang. Berarti dari pihak pelabuhan, misalnya gitu lah," kata dia.

Benny menyampaikan, modus para sindikat dalam mengirim korban TPPO ke luar negeri dengan menggunakan visa turis, visa ziarah, atau visa umrah.

Hal tersebut bisa terlihat dari laporan ticket return saat WNI tiba di tempat tujuan.

"Sehingga kalau mereka tidak menunjukkan ticket return, mereka pura-pura turis ya. Mereka tidak kembali lagi ke Indonesia," tutur Benny.

Merujuk kepada modus tersebut, Benny pun menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan TPPO bisa segera dituntaskan.

Tinggal bagaimana komitmen negara dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada.

"Itu bisa kan (dicari tahu) dari daerah mana, transit di mana, keluar di mana, termasuk calo-calo yang udah ditangkap kan dia bisa ngomong dia dibiayai siapa bandarnya siapa," ujar Benny.

"Mudah sebetulnya. Tinggal kemauan saja," kata dia.

Benny pun mengoreksi data jenazah WNI korban TPPO yang sudah dipulangkan ke Indonesia.

Menurut dia, data 1.900 jenazah merupakan akumulasi selama tiga tahun, yakni sejak dia dilantik pada 2020.

Sejak saat itu, ada 3.600 orang yang sakit, cacat fisik, depresi ringan hingga berat.

Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto usai acara di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (6/6/2023).