TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto untuk meminta penjelasan soal proposal perdamaian terkait perang
Rusia dan Ukraina.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Nanti hari ini atau besok akan saya undang. Minta kejelasan apa yang Menhan sampaikan," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6).

Namun Jokowi belum memastikan kapan pertemuan akan dilakukan.

"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.

Baca juga: Ini Kata Gubernur Lemhanas hingga Eks Wamenlu Soal Proposal Prabowo Terkait Konflik Ukraina-Rusia

Sebelumnya dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, yang digelar di Singapura, Prabowo mengemukakan lima poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Lima saran tersebut meliputi, pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Prabowo menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara- negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Prabowo berpandangan bahwa PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Ia mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea.

“Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea. Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik,” tegasnya.