Presiden Jokowi Segera Minta Penjelasan ke Menhan Prabowo Soal Proposal Damai Rusia-Ukraina
Jokowi akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meminta penjelasan soal proposal perdamaian terkait perang Rusia dan Ukraina.
Editor: Theresia Felisiani
Terkait usulan Prabowo itu, Ukraina menolaknya. Kyiv menilai pihaknya tak butuh dimediasi pihak semacam itu, yang datang dengan "rencana aneh" dan mencerminkan kepentingan Rusia alih-alih Indonesia.
"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, kemarin juga sudah bertemu Prabowo di kantornya.
Vasyl mengaku telah dapat menerima klarifikasi Prabowo atas saran perdamaian yang sebelumnya dia sampaikan di Singapura. "Saya puas dengan klarifikasinya," kata Vasyl.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas menyebut proposal perdamaian perang Rusia dan Ukraina yang diajukan Prabowo itu bukanlah paksaan.
"Saya pikir langkah-langkah itu sudah sepantasnya dan sewajarnya. Toh, resolusi itu bukan berarti kita memaksakan Rusia maupun Ukraina untuk harus lakukan gencatan senjata," kata Yan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (5/6).
Ia menilai proposal yang diungkap Prabowo dalam forum di Singapura itu sudah sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif.
Proposal itu, tutur Yan, sudah sesuai karena tak berpihak ke salah satu pihak, melainkan dalam
rangka menjaga perdamaian dunia.
"Kita enggak pro terhadap Rusia, tidak pro terhadap Ukraina, tapi kita berada di tengah-tengah. Sehingga, saya pikir itu langkah yang sangat tepat," tegasnya.
Oleh karena itu, Yan menilai tidak ada yang salah dari proposal Prabowo itu, menurutnya setiap orang bebas untuk mengusulkan proposal damai.
Ia pun menyebut proposal tersebut pun masih membutuhkan proses diskusi yang panjang selanjutnya
dengan melibatkan banyak pihak terkait lainnya.
"Masih melalui proses pembahasan di internal menteri pertahanan. Kemudian, ditingkatkan lagi mungkin ke forum-forum yang lebih tinggi yang nanti melibatkan kepala negara dan akan melibatkan forum-forum
resmi misalkan di PBB," ujar dia.(tribun network/fik/git/dod)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.