Penjelasan Luhut

Diketahui, dalam kesempatan tersebut, Luhut yang dihadirkan sebagai saksi mengaku tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun di Papua.

"Yang Mulia, apapun yang disebutkan tadi kalau sudah tidak ada hubungan saya dengan minerba (mineral dan batubara), saya tidak pernah terlibat di sana (atau) perusahaan saya ikut tender atau dapat IUD (Izin Usaha Dagang) di sana, ya pasti tidak benar lah itu," tegas Luhut, dalam sidang tersebut.

Ia pun menegaskan, untuk membuktikan apapun, termasuk tuduhan terhadap dirinya saat ini sangat mudah.

Sebab, menurutnya, saat ini semua telah terekam secara digital dan dapat diakses publik.

Sebagai bagian dari pemerintahan, dirinya menekankan bahwa pemerintah telah menetapkan segala sesuatu harus bersifat transparan.

"Jadi sederhana sekali sekarang pembuktiannya, tidak susah-susah, datanya ada di publik kok bisa dibuka."

"Jadi sekali lagi Yang Mulia, semua di republik kita ini sekarang kita bikin macam transparan, digitalize."

Baca juga: Momen Haris Azhar dan Fatia Salami Luhut di Akhir Sidang Pencemaran Nama Baik, Sempat Berkomunikasi

"Jadi saya ingin menyampaikan 'hampir semua kegiatan di republik ini secara bertahap kita bikin terdigitalisasi'," jelas Luhut.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menanyakan kepada Luhut apakah dirinya memiliki perusahaan yang ada izin tambang di Papua.

"Apakah Saudara saksi Luhut memiliki perusahaan yang memiliki izin tambang di Papua?" tanya JPU, dalam sidang tersebut.

Luhut menjawab, dirinya tidak pernah memiliki perusahaan di kawasan tersebut.

Hingga, Luhut menyampaikan sejumlah keterangan.

Sebagai informasi, kasus pencemaran nama baik ini berawal dari tayangan YouTube Direktur Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidianty, yang mengungkap hasil riset adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua.