Laporan Wartawan Tribunnews.com, Muhamad Zulfikar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membantah terkait jumlah data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi atau meninggal disebut fiktif.

Dia mengatakan, bahwa data yang mereka miliki itu merupakan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Bahkan, Benny menyatakn siap adu data.

"Saya ingin meluruskan ketika kami menyebutkan 1.900 PMI yang meninggal, kemudian 94 ribu yang dideportasi dan 3.000 ribu lebih yang sakit, itu dianggap seolah-olah hanya gimmick, nggak itu data akurat," kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: 22 Orang Korban TPPO Diselamatkan, Mayoritas asal NTB dan Dijanjikan Kerja Jadi Cleaning Service

"Jadi gini, kalau hari ini kami menerima, misalnya ada 50 yang dideportasi, 50 itu bukan angka kami, 50 itu kami terima brifek, itu dikeluarkan oleh event di luar negeri, brifek itu kalau TPPO tidak dikeluarkan kepada BP2MI saja," jelasnya.

Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, data brifek yang dikirim dari luar negeri itu tidak hanya diterima BP2MI, tetapi semua lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Ketenegakerjaan (Kemnaker), Mabes Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Benny menyebutkan dalam brifek tersebut dijelaskan berapa jumlah PMI yang dideportasi akan dipulangkan dari luar negeri.

"Kemenaker dikirimkan, Polri Mabes dikirimkan karena TPPO, Kementerian Sosial juga, nama-nama itu disebut dalam brifek bahwa bakal ada pemulangan melalui pesawat apa dan jam berapa dan akan tiba pukul berapa jadi datanya terverifikasi," tuturnya.

Dia menyatakan siap mempertanggungjawabkan data PMI yang dikantongi lembaganya.

Benny pun lantas memperlihatkan statistik data tersebut.

"Inikan lucu data kita dianggap  tidak benar, di statistik kita ini semuanya dijelaskan, perubahan dan perkembangannya setiap hari, ini lucu karena ada salah satu LSM Migran Watch ngomong seakan-akan angka kami tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif, mereka ini tidak tahu kerja kita jadi asal nyebut," tutur Benny.