KPK Minta Hakim Konstitusi Tolak Gugatan Soal Wewenang Kejaksaan Tangani Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membela Kejaksaan terkait adanya gugatan kewenangan menangani korupsi yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membela Kejaksaan terkait gugatan kewenangan menangani korupsi yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut KPK, kewenangan penyidikan korupsi sama-sama dimiliki kepolisian maupun kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.
Kewenangan itu juga dinilai takkan mengganggu independensi jaksa dalam penuntutan.
"Asalkan track-nya, asalkan hak-hak dan perlakuannya ketika disidik oleh Kejaksaan, ketika disidik oleh Kepolisian, maka sesungguhnya tidaklah merupakan kerugian konstitusional," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat memberikan pandangan sebagai pihak terkait dalam uji materiil di MK, Rabu (14/6/2023).
Menurut KPK, kewenangan Kejaksaan untuk menyidik korupsi tak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Baca juga: Faisal Basri Dengar Ada Upaya Sistematis untuk Hentikan Kasus yang Ditangani Kejaksaan dan KPK
Selain itu, secara formil KPK menilai bahwa gugatan Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tipikor kali ini nebis in idem.
Sebab, gugatan yang sama pernah dilakukan sebelumnya dan ditolak MK.
Karena itu, KPK meminta agar hakim konstitusi menolak gugatan ini.
"KPK selaku pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengajuan tersebut tidak dapat diterima," ujar Ghufron.
Sebagai informasi, pandangan KPK ini disampaikan sebagai pihak terkait dalam pengujian materiil yang didaftarakan oleh Yasin Djalamaludin, pengacara Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob yang dijerat kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua.
Baca juga: LBH GP Ansor Nilai Gugatan Hapus Wewenang Kejaksaan Usut Korupsi Kontraproduktif
Pasal yang digugat oleh Yasin Djamaludin ke MK ini berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan untuk menangni kasus korupsi.
Dalam petitum gugatannya, Yasin meminta agar Hakim Konstitusi membatalkan Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kemudian ada Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang diminta untuk dibatalkan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.