TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas isu investasi jika mengunjungi Papua Nugini.

Hal itu dikatakan Putu Rudana setelah bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.

Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI itu bersama sejumlah anggota delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini.

Baca juga: Hadiri Sidang APA, BKSAP DPR Suarakan Mitigasi Climate Change hingga Transisi Energi

Legislator asal Bali ini mengungkap isi pertemuan dengan James Marape saat menerima kunjungan bilateral Parlemen Indonesia dengan Papua Nugini.

Menurut dia, Perdana Menteri Papua Nugini sempat menitipkan pesan untuk Indonesia bahwa hubungan kedua negara ini sudah terjalin sejak lama.

Sehingga, kata dia, Papua Nugini berharap banyak kepada Indonesia sebagai negara tetangga.

“Ada beberapa pesan Perdana Menteri atau Ketua Parlemen, sebagai negara G20 dan negara tetangga terdekat dengan Indonesia, mereka berharap banyak adanya peningkatan kerjasama dari sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, perguruan tinggi, dan investasi,” kata Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).

Putu mengatakan bahwa Papua Nugini sangat berharap agar Indonesia tidak hanya fokus pembahasannya tentang border atau masalah perbatasan saja,  tetapi lebih fokus pada hubungan kerjasama di berbagai sektor.

“Jadi, mereka menyadari bahwa mereka negara yang masih terus belajar. Mereka sangat berharap agar adanya kerjasama dengan kita dari berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama people to people, pariwisata, direct flight dan lainnya,” jelas dia.

Oleh karenanya, Putu mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diagendakan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini harus menjadikan sebagai momentum kunjungan yang komprehensif. Yang mana kabarnya, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 6-7 Juli 2023.

Baca juga: Perempuan Baubau Minta Tolong Pemerintah Bebaskan Ayahnya yang Kini Diamankan Militer Papua Nugini

“Jangan menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan biasa. Jangan menjadi kunjungan ordinary. Jadikan kunjungan ini sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen Indonesia yang betul-betul ingin mendukung, membantu dan membina hubungan yang lebih maksimal dengan Papua Nugini, baik bidang perdagangan, people to people, investasi, capacity building dan bidang-bidang lainnya,” ucapnya.

Jadi, kata Putu, Jokowi harus mengajak lebih banyak Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Papua Nugini, termasuk Menteri BUMN, pertahanan, perdagangan dan juga tentu menteri investasi. Hadirkan Indonesia secara nyata di PNG.

Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan perusahaan BUMN hadir di Papua Nugini sehingga dalam pertemuan tidak selalu membahas hanya membahas persoalan perbatasan wilayah. Menghadirkan perusahaan energi kita dimana kebutuhan akan listrik sangat besar juga di PNG, menghadirkan perusahaan karya kita agar dapat turut dalam mengerjakan berbagai proyek di PNG.

“Sekarang yang hadir Malaysia, Korea dan negara lainnya, perusahaan kita dari Indonesia belum hadir disana. Harusnya BUMN kita hadir dong disitu. Kita negara tetangga, kita berbatasan langsung dengan papua new guinea. Masa bicaranya perbatasan terus, seharusnya lebih jauh, harus memberi manfaat kepada mereka dan kedua negara. PNG butuh itu dan membutuhkan dukungan Indonesia dalam peningkatan segala bidang,” ungkapnya.

Sementara, Putu menyebut apabila Indonesia ingin dihargai dan dihormati teritorial integritynya, tentu salah satunya melalui kerja sama budaya, menghargai dan menghormati budaya dan seni mereka serta mengapresiasinya dalam bentuk pertukaran budaya.

Tentu, lanjut dia, mereka akan menghormati Indonesia dan menjaga konstitusi mereka tahun 1975 untuk terus menghormati teritorial integrity Indonesia serta menghormati NKRI.

“Kalau kita abai, mereka pun akan merubah sikap politik mereka. Mungkin mereka akan mendukung gerakan separatis, mungkin mereka akan memfasilitasi gerakan separatis Papua Merdeka di negara mereka. Sekarang mereka tidak mengakomodasi gerakan separatis, mereka menolak. Ini yang harus kita jaga, jangan kita abai. Karena kalau dia sikapnya berubah, tentu akan menjadi tantangan dalam meneguhkan NKRI. Ini situasi yang sangat penting dan urgent,” pungkasnya.