Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia bakal turun ke jalan atau datang ke Jakarta.

Hinca menyebut, kedatangan para kader se-Indonesia itu untuk mengawal proses hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal legalitas Partai.

"Sehingga mengerucut untuk suatu waktu yang tepat, akan datang ke jakarta dalam jumlah yang besar. Dari seluruh daerah, karena mereka yang meminta itu tentu DPP harus menyiapkan," kata Hinca kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: AHY Masih Yakin Hakim MA Putus Sengketa Moeldoko Secara Adil dan Tegak

Gerakan turun ke jalan ini juga menurut Hinca menjadi bentuk kepedulian para kader Partai Demokrat yang ada di daerah, dengan adanya pemberitaan atau isu-isu yang ada saat ini.

Dirinya menilai wajar, jika memang para kader bakalan datang ke Jakarta dan mengawal proses hukum tersebut.

"Tapi pastikah kami alirkan energi itu sebagai energi yang demokratis ya, energi yang mempunyai nilai untuk memberi penguatan kepada lembaga yudikatif kita," tutur dia.

Terkait dengan itu, Hinca berharap Mahkamah Agung (MA) dapat memutuskan PK Moeldoko sesuai dengan fakta yang ada.

Dirinya beranggapan kalau Partai Demokrat yang sah saat ini merupakan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kasus partai demokrat ini orang luar, pak Moeldoko itu sebagai KSP yang mengambil dan itu negara dan kalau ini dibiarkan berbahaya bagi demokrasi," ucap dia.

Hinca juga menyatakan, kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai aksi damai.

Nantinya, para kader Partai Demokrat mulai dari DPP, DPD hingga DPW akan berkumpul di satu titik untuk memberikan pesan moral kepada MA.

Baca juga: Jika MA Kabulkan PK Moeldoko, Pengamat: Kekhawatiran SBY akan Terbukti, Partai Demokrat Diambil Alih

Dia juga berharap agar MA tidak terpengaruh oleh faktor apapun dalam menjatuhkan putusan nantinya.

"Mahkamah yang agung ini, tidak tergoda dengan yang didengar banyak orang atau tidak tergoda dengan intervensi pihak manapun karena memang Mahkamah Agung menurut UU dan konstitusi kita haruslah mengambil keputusan yang sesuai dengan faktanya, hati nuraninya," tukas dia.

Kendati begitu, Hinca belum mengetahui secara detail terkait kapan sidang putusan PK Moeldoko itu akan digelar.