TRIBUNNEWS.COM - DPR RI mengomentari anggaran penanganan stunting yang justru lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyayangkan buruknya mekanisme penanganan stunting di pemerintah daerah seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar, namun Rp 6 miliar habis dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.

Menurut Nurhadi, hal itu merupakan contoh penyusunan anggaran keliru dan kurang tepat.

"Artinya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goalnya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu," kata Nurhadi, dikutip dari laman DPR, Sabtu (17/6/2023).

Politisi Partai NasDem itu menuturkan, petunjuk Jokowi sudah benar di mana 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging dan makanan bergizi bagi masyarakat.

Baca juga: Mengenal Pengertian Stunting Disertai Ciri-ciri Anak Stunting dan Cara Mencegahnya

Bukan malah anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan.

"Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki."

Menurutnya, perlu adanya penyederhanaan birokrasi.

"Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi."

"Namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting," ungkap Nurhadi.

Baca juga: Apa Itu Stunting? Gangguan Pertumbuhan pada Anak akibat Kurang Gizi

Jokowi Kesal

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan sejumlah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat guna.

Satu anggaran yang disorot adalah anggaran stunting yang dialokasikan sebanyak Rp 10 miliar.

"Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar. Coba cek lihat betul, untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp10 miliar, coba dilihat detail," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.

Dalam temuannya, hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk produk pangan masyarakat.

"Coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla 2 miliar,"

"Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar, tak cek," ujarnya.

Baca juga: Jadi Kunci Pencegahan Stunting, Generasi Muda Penting untuk Sadar Gizi

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengungkapkan harus ada perubahan.

"Ya kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya," tandasnya.

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

"Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp 2 miliar, yang Rp 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga mengungkapkan alasan dirinya sering cek ke lapangan.

Ia ingin memastikan, program yang dijalankan sampai ke masyarat dan harus diawasi.

"Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,"

"Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kesal, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 Miliar

Analisa pengamat

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti sikap Jokowi yang geram terhadap penggunaan anggaran stunting yang tidak tepat.

Menurutnya, hal ini cukup wajar mengingat target Pemerintah bahwa persentase stunting harus 14 persen pada tahun 2024.

"Prevalensi stunting sebenarnya dari tahun ke tahun turun tapi marginnya kecil apalagi saat ini masih 20 persen tentunya ini jadi evaluasi juga," ujar Herry, Kamis 15 Juni 2023.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan persentase stunting setiap tahun menjadi lamban sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

"Penurunan angka stunting itu variabelnya banyak termasuk soal faktor pendukung yang berkorelasi misalnya kemiskinan ekstrem di Indonesia saja masih diangka 6 jutaan sedangkan capaian pertahun hanya 150 ribuaan maka ini jadi penentu juga," kata Herry.

Belum lagi persoalan demografi hingga SDM yang belum memadai serta merata di Indonesia.

"Maka begitu penting pemertaan kualitas SDM pendukung seperti Pendamping PKH, TKSK, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial lainnya dan ini anggaran selama ini barangkali fokusnya kesana," tutur Herry.

Oleh karena itu, Herry mendorong agar anggaran stunting itu tidak hanya bersumber dari negara namun ada kolaborasi dengan pihak swasta.

"Kan ada CSR dari swasta harus teralokasi darisitu sehingga tak berharap pada APBN atau APBD untuk mengentaskan persoalan stunting tersebut," ucapnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Widya)