TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, tak ada yang bisa dilakukan masyarakat sipil untuk mencegah penyalahgunaan alat sadap pegasus.

Hal ini disampaikan Damar Juniarto, dalam konferensi pers "Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia" di Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

"Kita tidak bisa sebetulnya melakukan upaya pencegahan, sia-sia," ungkap Damar, yang hadir secara daring, Selasa.

Oleh karena itu, Damar mengatakan, keberadaan alat sadap pegasus oleh negara adalah bencana jika tanpa pengawasan.

"Maka itu dianggap sebagai bencana ketika negara terus menerus menghadirkan perangkat semacam ini tanpa pengawasan. Ini praktik yang terus menerus," ucapnya.

Baca juga: Apa Itu Alat Sadap Pegasus? Privasi Ponsel Hilang Tanpa Disadari, Simak Cara Kerjanya

Ia kemudian mengatakan, perlu ada perlawanan agar penggunaan alat sadap ini bersamaan dengan perlindungan terhadap masyarakat sendiri.

"Jadi saya rasa ini momentun, jangan kemudian mencoba mencari peluang-peluang bagaimana kita menghindari? Tidak ada cara menghindari, salah satunya cara, dilawan," tegas Damar.

"Dan satu-satunya cara adalah dilakukan desakan yang cukup keras gitu terhadap perusahaan perangkat yang menyediakan dan juga negara yang kemudian tidak hadir menyediakan perlindungan yang cukup."

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, pengadaan alat sadap harus jadi perhatian dan dibuka secara transparan oleh negara.

Hal ini terkait laporan IndonesiaLeaks soal adanya penyalahgunaan alat sadap pegasus di Indonesia.

Berdasarkan Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Kepolisian RI sempat membeli perangkat lunak bernama 'zero click intrusion system', yang hanya dimiliki oleh Pegasus pada 2017 dan 2018.

"ICW akan highlights dari dua aspek, aspek anggaran dan juga dari aspek pengadaannya, tapi paling yang lebih umum sebenarnya dua konteks ini akan saya bingkai dalam kerangka demokrasi," kata Wana, dalam konferensi pers "Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia" di Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

"Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," sambungnya 

Lebih lanjut, Wana menyoroti bagaimana pengadaan alat sadap ini tidak pernah dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang menggunakannya dan peruntukkanya.