Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkap ada temuan anggaran perjalanan dinas yang lebih besar daripada tujuan utama peruntukannya.

Jokowi pun mengaku jengkel atas perilaku tersebut. Sebab, anggaran yang dikucurkan ke Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota seharusnya berfokus pada penyelesaian permasalahan di daerah tersebut.

Baca juga: Jokowi Bantah Istana Jadi Beking Ponpes Al Zaytun, Sudah Minta Menkopolhukam dan Menag Dalami kasus

Presiden memberikan contoh adanya anggaran untuk penyuluhan pertanian di suatu APBN provinsi. Dari total anggaran Rp1,5 miliar, sebesar Rp1 miliar hanya untuk perjalanan dinas.

"Saya berikan contoh, penyuluhan pertanian, ini APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 M untuk perjalanan dinas," ungkap Jokowi saat acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2022 di Istana Merdeka, Senin (26/6/2023).

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut, soal APBD di salah satu Kabupaten dalam pengembangan UMKM serta tujuannya untuk pengembangan usaha mikro total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 Miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas.

Baca juga: Adian Lapor ke Presiden Jokowi 3 Ribu Mahasiswa Papua Beasiswa Otsus Terlantar di Luar Negeri

Lalu, contoh ketiga pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten. Tujuan membangun dan merehab Balai Penyuluhan, anggarannya Rp 1 M, Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.

Jokowi mengingatkan bahwa anggaran harus difokuskan untuk program unggulan. Seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lainnya.

Terlebih, anggaran tersebut seharusnya digunakan membeli produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

"Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas," jelas Jokowi.

Kepala Negara juga meminta bantuan BPK, menteri, kepala lembaga, kepala daerah serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan.

Baca juga: Jokowi Kaget Harga Daging Ayam Mencapai Rp50 Ribu, Bapanas Ungkap Penyebab Melonjaknya Harga

"Hal ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju," jelasnya.