Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam waktu 12 hari 1.097 madya praja Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN) menyelesaikan validasi data kemiskinan yang real dan akurat di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Mereka menyelesaikan validasi tersebut dalam rangka magang III di 10 kecamatan dan 69 kelurahan di Tasikmalaya, yang resmi berakhir, Selasa (27/06/2023).

Praja IPDN ditempatkan di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tawang, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Purbaratu.

Di Balai Kota Tasikmalaya, Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pj. Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah, karena telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan magang III praja IPDN.

Ia berharap pelaksanaan magang ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan serta memberikan kontribusi khususnya dalam program pengentasan kemiskinan dan penuruan angka stunting di Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan magang III mengangkat tema “Melalui Digitalisasi Aplikasi Kelurahan On Mobile (KELOM) kita tingkatkan Kualitas Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting di Kota Tasikmalaya.”

Sebelumnya IPDN menghimpun data terkait angka kemiskinan dan stunting yang terjadi di Indonesia, khususnya Kota Tasikmlaya yang menempati urutan tiga jumlah kemiskinan tertinggi se-Jawa Barat.

Berdasarkan tema magang yang diangkat, praja IPDN terinspirasi untuk menghasilkan inovasi bersama bertajuk BERAKSI (Bersama Cikalang Stunting Teratasi) dengan program GEMPAR (Gerakan Timbang Sampah Dapat Telor) di Kelurahan Cikalang Tasikmalaya.

Selain inovasi tersebut, menurut Hadi, praja IPDN juga telah berhasil menerapkan dan melaksanakan verifikasi serta validasi data program pengentasan kemiskinan dan stunting melalui aplikasi Kelurahan On Mobile.

Praja melakukan kolaborasi dengan Pemkot Tasikmalaya untuk validasi data kemiskinan.

"Di sana praja memotret langsung dilapangan kondisi warga baik terkait rumah, pekerjaan dan lain sebagainya, serta langsung input data melalui aplikasi dalam penerapan dan pelaksanaan verifikasi data program pengentasan kemiskinan melalui Aplikasi Kelurahan On Mobile (KELOM)”, tutur Hadi.

Baca juga: Cara Cek Lokasi dan Jadwal Sesi Tes SKD IPDN 2023, Berikut Ketentuan Wajibnya

Sampai aat ini progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan dimaksud sudah berada pada angka 100 persen dari total jumlah KK miskin Kota Tasikmalaya.

Sebelum divalidasi sebanyak 40.585 KK menjadi 23.542 KK sehingga terkoreksi 16.803 KK yang tidak masuk kategori masyarakat miskin berdasarkan data BPS yang mengacu pada 9 kriteria masyarakat miskin dari Kemensos.