"Karena yang sekarang beredar ini di video maupun di berbagai media termasuk di TV, itu kan perdebatan-perdebatan yang sebagainya menurut saya itu tidak didasarkan fakta-fakta dan data yang kuat, yang itu menjadi dasar dari atau bagi pemerintah untuk mengambil sikap," tukas dia.

Desak Kemenag Bersikap

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga mendesak Kementerian Agama RI (Kemenag) untuk bersikap dalam kasus di Pondok Pesantren Al-Zaytun terkait dugaan penistaan agama atau ajaran sesat.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, sudah seharusnya Kemenag membentuk tim investigasi untuk menelaah polemik ini lebih jauh.

"Seharusnya sekarang kementerian agama sudah membentuk tim khusus, tim investigasi khususnya direktorat pesantren untuk bagaimana sesungguhnya al zaytun itu," kata Mu'ti.

Dirinya meminta agar Kementerian Agama yang dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri tidak hanya diam, melainkan ikut bertindak.

Sebab menurut Mu'ti, Kemenag merupakan corong utama penindakan terhadap lemabaga pendidikan Islam termasuk pesantren.

Tak hanya itu, menurut dia, polemik yang sudah menuai sorotan publik ini sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Karena itu terkait Al Zaytun sekali lagi kami mengimbau atau memohon lah kepada kementerian agama jangan diam 1000 bahasa, tapi lakukan sesuai dgn kewenangannya, untuk bentuk tim investigasi," ujar Mu'ti.

Dia juga meminta kepada Kemenag jika memang nantinya sudah membentuk tim investigasi, untuk datang langsung ke Ponpes Al Zaytun dan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi.

Jika tidak ditemukan ada masalah, maka sudah sejatinya dilaporkan kepada publik untuk menjernihkan kembali kondisi.

Namun, jika bermasalah maka sudah seharusnya Kemenag dengan kewenangannya bisa memberikan sanksi kepada pemilik ponpes tersebut.

"Datangi on the spot, lihat bgmna penyelenggaraan pendidikannya, dan kemudian kalau memang di Al Zaytun terdapat penyimpangan atau penyelenggaraan pesantren yang tidak sesuai dengan UU, maka kemenag dapat menggunakan kewenangannya utk memberikan sanksi kepada penyelenggara atau pimpinan al zaytun," ucap dia.

Dirinya juga menyoroti soal sudah adanya laporan polisi yang dilayangkan oleh publik ke Bareskrim Polri terhadap ponpes Al Zaytun.

Menurut Mu'ti, hal tersebut juga harus menjadi perhatian dari Kemenag yang juga memiliki kewenangan atas hal tersebut.

"Tapi itu bukan kemenag (yang melapor), itu kan perseorangan warga negara, dan deliknya kan berbeda, sehingga supaya clear and clean, saya kira kewenangannya ada di Kemenag," tukas dia.