TRIBUNNEWS.COM - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengungkapkan akan adanya tuntutan baru jika ada pemberian uang tebusan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya terkait pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mehrtens.

Khairul menilai tuntutan baru ini akan terealisasi dalam rangka untuk mengetes keseriusan pemerintah dalam membebaskan Mehrtens.

"Saya kira, setelah ini kelompok bersenjata masih akan meresponnya dengan memperbarui tuntutan disertai peningkatan tekanan dan desakan kepada pemerintah Indonesia, maupun opini-opini negatif terhadap keseriusan pemerintah untuk membebaskan Phillip Mehrtens," kata Khairul saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/6/2023).

Dia juga menilai bahwa pemberian uang tebusan kepada KKB seperti yang disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri adalah wujud batas maksimal dalam negosiasi yang telah dilakukan.

"Menurut saya, tawaran untuk memberi ruang tebusan sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Papua itu masih merupakan bagian dari negosiasi."

"Melalui tawaran yang disertai penolakan untuk mengakomodir tuntutan merdeka dan senjata itu, pemerintah melalui Kapolda telah menyampaikan dan menunjukkan ambang batas negosiasi," papar Khairul.

Baca juga: Kelompok OPM Egianus Kogoya ancam tembak pilot Susi Air - tuntut dialog dengan utusan resmi Presiden Jokowi

Kendati dianggap sudah menjadi ambang batas, Khairul menganggap pemberian uang tebusan belum sampai pada titik buntu atau deadlock.

"Jadi jika mengacu pada tenggat waktu yang sebelumnya mereka sampaikan, saya kira negosiasi belum akan sampai deadlock hingga eksekusi mati terhadap pilot Susi Air itu dilakukan, sebagaimana ancaman mereka," katanya.

Sehingga, Khairul menilai jika KKB hanya serta merta mengincar uang tebusan dalam konteks pembebasan Mertens, maka justru akan merugikan.

Hal itu lantaran akan berbanding terbalik dengan klaim KKB sebagai pejuang kemerdekaan.

"Bagaimana pun kelompok ini masih harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, agar tidak sampai kontraproduktif terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka."

"Kecuali mereka memang benar-benar sekelompok bandit, bukan pejuang kemerdekaan sebagaimana klaim mereka selama ini," tuturnya.

Khairul pun menyarankan kepada pemerintah untuk terus menurunkan level tuntutan KKB terkait pembebasan Mehrtens.

Hal itu karena pemerintah tidak mungkin untuk mengakomodir seluruh tuntutan KKB agar mau membebaskan pilot kelahiran Selandia Baru tersebut.