Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Wamenkumham sekaligus politisi Partai Demokrat Denny Indrayana menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya bisa melakukan cawe-cawe dalam hal selain Pilpres dan politik.

Mulanya, Denny mengatakan bahwa presiden telah melakukan cawe-cawe tak hanya soal Pilpres, tapi soal UU KPK, UU IKN, serta UU Minerba yang tidak menguntungkan aspirasi publik.

"Menguntungkan oligarki, presiden cawe-cawe dalam menerbitkan UU Ciptaker bahkan Perppu Ciptaker," kata Denny dalam tayangan video yang dilihat di akun Facebook Denny Indrayana, Selasa (4/7/2023).

Menurut Denny, Presiden Joko Widodo harusnya bisa cawe-cawe soal lain, di antaranya RUU Perampasan Aset.

"(RUU) yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi sistem legislasi untuk pemberantasan korupsi, tapi presiden tak lakukan itu," kata Denny.

Baca juga: Jokowi ke Australia, Denny Indrayana Gelar Aksi Damai di Melbourne: Dont Cawe-Cawe and Stop Dinasty

Atau, dikatakan Denny, Presiden Jokowi bisa cawe-cawe dengan menghentikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam upaya mengkudeta Partai Demokrat.

"Presiden Jokowi sangat punya otoritas untuk mengentikan KSP Moeldoko agar berhenti membegal Partai Demokrat," kata dia

Denny juga menilai bahwa Presiden Jokowi bisa cawe-cawe untuk menghentikan dinasti Solo dan menghentikan keikutsertaan keluarganya dalam berbisnis.

Baca juga: Isu Anies Baswedan Dijegal, PPP Sentil SBY Ketularan Denny Indrayana

"Yang sudah dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK, yang mana di situ ada dugaan tindakan korupsi, modal yang disertakan ke anak-anak Jokowi, di mana ada suap, presiden dengan mudah bisa menghentikan itu," pungkasnya.