Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel menyatakan pihaknya masih mendalami dugaan pondok pesantren Al Zaytun terpapar radikalisme Negara Islam Indonesia (NII).

Ia menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dokumen terkait dugaan radikalisme di ponpes Al Zaytun.

Nantinya, dokumen itu bakal diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Temuan tentang ajaran-ajaran ini tentunya kita kumpulkan semua dokumennya dan bukti-buktinya kita kumpulkan lalu kita berikan ke MUI untuk melakukan kajian," kata Rycko saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Rycko menuturkan MUI nantinya yang akan menimbang apakah ponpes Al Zaytun termasuk ke dalam lembaga pendidikan yang menyesatkan atau tidak.

Sebab, hal itu harus dilakukan kajian mendalam.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Al Zaytun Tidak Dibubarkan, Tapi Diluruskan Akidahnya

"Karena kan di sana ada bagian fatwa apakah ini sudah masuk ke dalam kategori ajaran menyesatkan yang bisa membuat kegaduhan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Rycko menuturkan proses pendalaman tentunya harus melalui proses yang panjang.

Hal yang pasti, sambung dia, pendidikan yang masih dijalankan peserta didik tidak boleh terganggu.

"Ini proses panjang. Saat ini, semua sudah mulai berjalan, kita ikuti sekarang prosesnya. Prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkopolhukam bahwa pendidikan tidak boleh terganggu, proses mitigasi yang berjalan dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan para guru, tidak merugikan para santri dan sebagainya," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD Minta Polemik soal Ponpes Al-Zaytun Tidak Dibesar-besarkan: Biangnya Ada di Panji Gumilang

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri mengawasi pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun dalam dugaan radikalisme.

Hal itu menyusul ponpes Al Zaytun yang diduga terafiliasi dengan paham radikalisme Negara Islam Indonesia (NII).
Menurut Mahfud, BNPT dan Densus bakal mengawasi ponpes tersebut.

"Ya biarkan nnti diselidiki BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan misalnya fiisk. Tapi sekarng yang sedang ditindak ini adalah tidak pidana umum yang melibatkan personal bukan institusi," kata Mahfud saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).