Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) menyebutkan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) merupakan perilaku menyimpang dan perlu diobati.

Hal itu terlampir dalam surat pernyataan sikap GNPF dalam rangka menolak diselenggarakannya pertemuan kelompok LGBT se-ASEAN lewat program ASEAN Queer Advocacy Week (AAW).

"LGBT adalah perilaku menyimpang yang perlu diobati bukan dipropagandakan sebagai perilaku normal," sebagaimana tertulis dalam surat pernyatan sikap GNPF yang ditandatangani oleh Ketua Umum GNPF Syekh Yusuf Muhammad Martak dan Sekretaris Jenderal Mahfuz, dikutip Kamis (13/7/2023).

"Sehingga perlu tindakan tegas dari pemerintah dalam menanggulangi penyimpangan tersebut," lanjut dalam surat tersebut.

GNPF juga menuntut pemerintah untuk melarang dan menghentikan segala bentuk kampanye, aktivitas maupun propaganda LGBT di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam surat itu, seluruh umat Islam juga diajak untuk bersatu melakukan penolakan dan penangkalan terhadap kampanye, aktivitas, maupun propaganda sesat pengusung perilaku penyimpangan seksual.

Baca juga: Tolak Kampanye LGBT, Sylviana Murni: Tanggung Jawab Secara Moral Menjaga Generasi Bangsa

Sebelumnya, beredar pengumuman dari ASEAN Sogie Caucus melalui akun Instagram, yang menyebutkan acara Queer Advocacy Week (AAW) akan diadakan oleh komunitas LGBT se-ASEAN.

Kegiatan itu diorganisir bersama LSM di Indonesia.

"AAW diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi para aktivis LGBT di kawasan ini untuk menemukan regionalisme alternatifnya sendiri," bunyi pengumuman itu.

Terbaru, dikutip dari Kompas.com, Penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN akhirnya membatalkan acara pertemuan LGBT di Jakarta.

"Penyelenggaran ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan untuk merelokasi tempat acara menjadi di luar Indonesia," tulis pihak penyelenggara dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023). 

"Hal itu (keputusan merelokasi acara ke luar Indonesia), setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai pihak," lanjutnya.

Menurut penyelenggara, relokasi acara diputuskan demi memastikan keselamatan dan keamanan peserta maupun panitia.

"Keputusan yang dibuat (untuk) memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia," kata penyelenggara.

Pihak penyelenggara juga telah memantau adanya gelombang anti-LGBT yang beredar di media sosial. Mereka berharap para pemimpin 11 negara ASEAN, termasuk pemerintah Indonesia dapat menciptakan dialog dengan kelompok LGBT.

"Kami menegaskan panggilan kami untuk ASEAN dan pemerintah, untuk menciptakan, untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam kasus ini," tulis penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN.