TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan rapat koordinasi Camat Kawasan Perbatasan Tahun 2023.

Rapat yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (12/7/2023) diikuti 150 camat dan dan perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

Pelaksana Harian (Plh) Sekrataris BNPP Robert Simbolon menjelaskan camat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam pembangunan beranda atau halaman terdepan negara.

Baca juga: Upaya Kapolri Perkuat Pasukan di Perbatasan untuk Mencegah Kejahatan Trans-Nasional

Untuk itu sebagai beranda atau halaman depan negara, kawasan perbatasan perlu menjadi bagian wilayah negara yang maju, indah, aman, teratur dan tertib.

"Halaman depan itu yang pertama yang terlihat dari bagian rumah kita, kemampuan daya saing nasional kita juga ada di perbatasan kita. Maka harus kita bangun untuk menjadi daya saing kita dan pada saatnya nanti kita bisa mengatakan belakangan saya sadar rumput di halaman saya lebih hijau dari tetangga," ujar Robert.

Robert menambahkan rakor ini menjadi pemandu dalam mengolah program strategis di perbatasan.

BNPP juga telah menggandeng enam pembicara dari Kemenko PMK, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemen PANRB dan Kemendagri untuk menyampaiakan agenda prioritas strategis nasional camat diharapkan dapat melakukan inovasi di daerah masing-masing.

Materi yang diberikan sudah tidak lagi di tingkat sosialisasi atau informasi dasar pengelolaan perbatasan melainkan lebih maju, seperti inovasi, ekonomi digital.

Ke depannya seluruh lokasi prioritas di kawasan perbatasan dapat berkembang dengan tiga tahapan. Yakni tahap awal atau pembangunan, tahapan lanjutan atau pengolahan program dan tahapan pemantapan pengembangan program.

Oleh karena itu, dalam rakor camat kawasan perbatasan ini paling sedikit 222 kecamatan yang masuk prioritas penanganan 2020-2024 berjalan sebagian sudah masuk tahap lanjutan, sebagian masuk ke tahap pemantapan.

"Pada saatnya nanti semua kecamatan yang ada di bagian depan negara kita bisa berkembang. Di forum ini juga mengajak para camat memantau sumber daya yang diarahkan ke kecamatan dari pemerintah pusat atau kabupaten/kota. Tidak ada pembangunan kawasan perbatasan negara kalau tidak dilaksanakan di kecamatan yang kita sebut lokasi prioritas," papar Robert.

Di kesempatan yang sama, Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan ada dua aspek isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini.

Dua aspek tersebut yakni pembangunan kawasan perbatasan serta pengembangan dukungan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara (PBWN-KPN).

Di kegiatan ini para camat juga diberikan informasi anggaran dan progam yang sudah dibentuk untuk memajukan kawasan perbatasan.

Selain memberikan pembekalan pengetahuan, kegiatan Rakor camat kali ini juga dilakukan field trip ke Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakukang, Makasssar, Sulsel.

Diharapkan selain pembekalan camat perbatasan juga bisa melihat langsung inovasi yang dilakukan Kecamatan Panakukang dalam membangun dan mengembangkan komoditas pangan dan perikanan.