Laporan Wartawan Tribunnews, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA BARAT - Regional President Asia Pacific, Gas & Low Carbon energy untuk BP Tangguh Kathy Wu menyampaikan bahwa BP Tangguh akan terus berinvestasi di Indonesia.

Hal itu dikemukakan Kathy WU dalam kunjungan Wakil Presiden Maruf Amin ke Papua Barat, Jumat (14/7/2023) kemarin.

Baca juga: Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Masalah Mendasar BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni

Dalam laporan kepada Wapres, BP Tangguh menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Papua melalui bisnis Subitu, pemberdayaan koperasi lokal, pengembangan perusahaan lokal, pelatihan melalui program pemagangan teknisi Tangguh.

BP Tangguh klaim telah menginvestasikan sekitar Rp 600 miliar untuk program-program sosial termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal.

Perusahaan ini juga mengklaim telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.350 pelajar Papua di tingkat SMA dan Universitas.

Di bidang tenaga kerja, mereka mengklaim ada 72 persen pekerja BP Tangguh berasal dari Papua.

Menanggapi klaim BP Tangguh ini, Senator Papua Barat, Filep Wamafma menyampaikan kritikannya. 

Menurutnya klaim BP seharusnya dicek secara langsung ke lapangan.

“Menurut saya klaim BP Tangguh masih merupakan klaim sepihak sehingga stakeholder, termasuk bapak Wapres perlu memeriksa secara langsung fakta dan kondisi di lapangan," ungkap Filep dalam keterangannya pada Sabtu (15/7/2023).

Menurut Filep, dalam advokasi di lapangan terhadap masyarakat adat terdampak, orang-orang yang dia temui mengeluhkan persoalan air bersih dimana masyarakat merasakan efeknya. 

Baca juga: Senator Filep Wamafma Soroti Klaim Kontribusi BP Tangguh untuk Tanah Papua

“Lalu faskes yang tidak memadai, disertai akses transportasi dengan kapal kayu swadaya masyarakat, termasuk jembatan yang juga dari swadaya masyarakat, menyebabkan masyarakat kesulitan berobat. Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan”, kata Filep lagi.

Filep pun menilai klaim BP soal jumlah tenaga kerja OAP yang disebut hingga 72 persen perlu diinvestigasi.

Menurutnya klaim itu perlu dipastikan atau divalidasi terkait kebenarannya.