“Benarkah demikian? Di posisi manajerial kah mereka, atau di posisi unskilled labour? Lalu soal klaim pendidikan, dimana mereka semua yang sudah dapat beasiswa itu yang katanya sampai ribuan?” katanya.

“Tapi realitanya, hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini. Temuan kami di lapangan menunjukkan kondisi sekolah yang tidak layak, misalnya lihat bangunan SD YPK Serito. Saya sangat berharap supaya tim Wapres tidak hanya mendengar klaim sepihak itu. Laporan advokasi kami sudah masuk dan bisa dijadikan pembanding untuk investigasi lebih lanjut,” tegas Filep.

Lebih lanjut, Senator Jas Merah ini membantah klaim BP dengan mengangkat aspirasi dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mbaham Matta, juga pernyataan dari masyarakat adat Suku Sebyar.

“Pada 11 Juli 2023, MHA Mbaham Matta dengan tegas meminta perhatian Pemerintah Pusat untuk diadakannya Dana Abadi yang dikhususkan untuk pemberdayaan MHA. Mereka meminta dikembangkan komoditi unggulan Pala, meminta supaya ada evaluasi terhadap CSR BP Tangguh, sekaligus meminta supaya AMDAL dikaji ulang. Ini keresahan masyarakat. Itu berarti masyarakat belum merasakan dampak CSR BP Tangguh. Otoritas Kultur Mbaham Matta bahkan sudah memberikan permohonan evaluasi terhadap Dampak Proyek LNG Tangguh. Apakah ini artinya distribusi Dana Bagi Hasil yang diklaim sama sekali tidak berdampak pada mereka?” tambah Filep.

Mantan Ketua Pansus Papua DPD RI lantas ini mengkritik BP Tangguh yang tidak melihat kondisi riil ke lapangan.

Baca juga: Senator Filep Minta Perpanjangan Kontrak Perusahaan BP Tangguh Tunduk pada UU Otsus Papua

“Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, saya sangat kecewa mengapa BP Tangguh mengklaim tanpa melihat fakta sebenarnya? Ini kan sama saja dengan membohongi publik, asal bapak Wapres senang. Tranparansi mengenai CSR saja tidak terimplementasi. Apalagi kalau bicara tentang Subitu. Subitu Karya Busana mengalami kerugian, Subitu Trans Maritim kapal-kapalnya tidak berfungsi, tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Atas kontradiksi antara klaim BP Tangguh dan temuannya di lapangan, wakil daerah Papua Barat ini meminta dengan hormat kepada Wapres sebagai Ketua BP3OKP agar memeriksa dan mengevaluasi kembali semua klaim BP tersebut untuk disesuaikan dengan AMDAL.

“Apa yang saya lakukan ini merupakan pembelajaran dan pembelaan bagi masyarakat adat yang saya advokasi. Negara harus melindungi mereka sebagai pemilik tanah Papua,” pungkas Filep.