Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar telah rampung memeriksa Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence Siburian terkait dugaan pelanggaran etik mengenai pernyataannya soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Diketahui, Lawrence menyuarakan Munaslub agar adanya evaluasi Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum maupun calon presiden.

Adapun Lawrence dicecar sebanyak 20 pertanyaan dalam pemeriksaan selama 3 jam tersebut.

"Saya kira sudah saya sampaikan pada Kamis yang lalu dan itu adalah suatu keputusan (munaslub). Ya begitulah kira-kira (dilanjutkan Munaslub)," kata Lawrence di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Lawrence memahami pelaksanaan Munaslub bukan dilaksanakan eksponen Golkar.

Dia menuturkan, pelaksanaan Munaslub dilakukan DPP dan DPD Golkar selaku pemilik hak suara.

Baca juga: Lawrence Siburian Diperiksa Dewan Etik Golkar Setelah Suarakan Munaslub Airlangga Hartarto

"Saya kira mekanisme lain kalau misalnya ada dua mekanismenya. Kalau misalnya DPP melakukan rapat pleno atau daerah-daerah yang berinisiatif. Jadi DPP yang berinisiatif atau daerah-daerah yang berinisiatif, karena pemegang hak suara itu mereka semua," ungkapnya.

Lebih lanjut, Politikus Senior Golkar menargetkan pelaksanaan Munaslub bisa digelar secepatnya.

Pasalnya, pendaftaran capres dan cawapres akan digelar tiga bulan lagi.

Baca juga: Gaungan Isu Munaslub Partai Golkar Dipertanyakan

"Ya (munaslub) secepatnya karena waktunya juga kan tinggal 3 bulan lagi kurang ya. Mengenai pembentukan koalisi dan penyampaian capres-cawapres," katanya.

Di sisi lain, kata Lawrence, dirinya tidak masalah jika nantinya harus dipecat sebagai anggota partai Golkar. Pasalnya, dirinya juga pernah dipecat saat adanya dualisme Golkar pada 2017 yang lalu.

"Saya itu dulu itu sudah dipecat sebagai anggota partai Golkar oleh Pak Ical bersama Pak Idrus Marham ketika konflik Pak Ical-Idrus Marham dengan Pak Agung Laksono. Tapi kan saya dipulihkan oleh Pak Agung Laksono, malah saya dijadikan ketua bidang hukum dan ham, dan ketua mahkamah partai," pungkasnya.

Diketahui, Lawrence menjadi salah satu politikus senior Golkar yang berada dalam garda terdepan menyuarakan Munaslub.

Bahkan, Ia bersama eksponen Golkar lainnya mendirikan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Kepada awak media, Lawrence mengaku telah diperiksa selama 3 jam oleh Dewan Etik Partai Golkar.

Pemeriksaan itu dipimpin langsung Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta.

Baca juga: Firman Soebagyo: Isu Munaslub Golkar Itu Gagasan Menyesatkan dan Keblinger

"Saya baru saja selesai jam 1 ya, saya diundang jam 10 pagi hari ini oleh Dewan Etik Partai Golkar, diundang untuk melakukan klarifikasi mengenai pernyataan saya, yang saya sampaikan di publik, pada hari Kamis lalu," kata Lawrence di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Lawrence menjelaskan bahwa dirinya dicecar 20 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut.

Namun, pertanyaan yang diajukan hanya yang bersifat klarifikasi saja.

"Ada saya kira pertanyaannya kira-kira 20 pertanyaan. Tapi itu sifatnya klarifikasi ya. Bukan undangan untuk persidangan untuk menilai. Tetapi untuk pengawasan," ungkap Lawrence.

"Jadi selain fungsi dewan etik selain melakukan pengawasan juga melakukan penilaian. Belum sampai ke tingkat penilaian, baru tingkat pengawasan dulu. Tapi setiap saat dipanggil saya siap," sambungnya.

Lebih lanjut, Lawrence menambahkan dirinya sudah memberikan penjelasan kepada Dewan Etik Partai Golkar.
Menurutnya, apa yang disampaikannya terkait munaslub merupakan bentuk kecintaannya dengan Golkar.

"Semoga bahan-bahan yang saya berikan tadi sudah cukup memberikan penjelasan kepada dewan etik, yang semata-mata saya lakukan hanya oleh karena kecintaaan saya kepada partai Golkar, saya dan kawan-kawan ya, eksponen, pendiri partai Golkar," tukasnya.

Sebelumnya, Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum maupun calon presiden.

Keputusan itu diungkap setelah eksponen Golkar yang tergabung dalam Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Sejumlah tokoh yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence T.P Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam dan Mantan Anggota Dewan Pakar Golkar Zainuddin Bintang.

Awalnya, Koordinator Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Lawrence Siburian mengaku prihatin dengan keadaan partai Golkar belakangan ini. Sebab, posisi Airlangga sebagai capres semakin tidak jelas.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam Munas, Rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana sabar tunggu waktunya," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ia mengungkit Airlangga sudah diputuskan lewat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar menjadi capres pada 2020 yang lalu. Namun hingga saat ini, Airlangga tidak bisa berbuat apapun.

Sebaliknya, kata dia, calon presiden yang telah muncul di publik hanya ada tiga nama. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Partai sudah terbagi habis ke calon-calon presiden itu, sudah membentuk koalisinya. Nah tinggal PAN. Tapi kita sudah tahu PAN itu arahnya akan ke mana," ungkapnya.

Di sisi lain, Lawrence menambahkan elektabilitas Airlangga Hartarto pun cenderung stagnan. Dia bilang, elektabilitas Airlangga hanya berada dikisaran 1 persen jauh dengan capres-capres lainnya.

"Dari segi elektabilitas, Pak Airlangga 1 persen, untuk menang itu harus 50 plus 1, sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1 persen," jelasnya.

Dari segi parpol, kata dia, elektabilitas Golkar juga kini terus merosot. Menurutnya, partai berlambang beringin di bawah kepemimpinan Airlangga kini hanya sebagai partai menengah.

"Golkar partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita liat survei Golkar berbagai lembaga udah turun dari besar jadi menengah. Nomor 4 atau 5. Itu baru survei, kita belum liat kenyataan 2024. Bisa turun lagi 5,6,7 jadi partai burem. Kami tidak ingin itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Lawrence pun mendesak agar segera diadakan Rampinas untuk segera diadakan Munaslub. Khususnya, kata dia, Munaslub untuk menggantikan Airlangga dari ketua umum Golkar.

"Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," ungkapnya.

Terkait hal ini, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia. Mereka pun diklaim setuju dengan usulan tersebut.

"Hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT. Nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh bodohi," pungkasnya.

Dewan Pakar Golkar Bantah Adanya Munaslub

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah adanya usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun calon presiden di Pilpres 2024.

Agung menyampaikan Dewan Pakar Partai Golkar tidak pernah mengeluarkan rekomendasi adanya Munaslub. Rekomendasi Dewan Pakar Golkar justru berupaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada.

Termasuk, kata Airlangga, pemenangan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.

Menurutnya, isu penyelenggaraan Munaslub Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas Partai Golkar yang saat ini solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/7/2023).

Agung menjelaskan isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar. Isu tersebut juga diduga ditumpangi oleh penumpang liar.

“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan,” tegasnya.

Hal yang perlu saat ini, kata Agung, mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat, sambil memberikan waktu kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan pasangan cawapresnya dan mitra koalisi pada Pilpres 2024.

"Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” pungkasnya.