Namun, ia tidak bisa merinci terkait materi pemeriksaan terhadap kadernya tersebut.

"Dia kooperatif menyampaikan alhamdulillah juga menerima bagian bagian yang kita sampaikan. Bagian lainnya kami tidak bisa diungkap disini itu wilayah internal kita," katanya.

Terpisah, Lawrence Siburian setelah menjalani pemeriksaan di dewan etik, ia tetap mendorong adanya Munaslub Golkar.

"Saya kira sudah saya sampaikan pada Kamis yang lalu dan itu adalah suatu keputusan (munaslub). Ya begitulah kira-kira (dilanjutkan Munaslub)," kata Lawrence di Kantor DPP Partai Golkar.

Lawrence memahami pelaksanaan Munaslub bukan dilaksanakan eksponen Golkar.

Dia menuturkan, pelaksanaan Munaslub dilakukan oleh DPP dan DPD Golkar selaku pemilik hak suara.

"Saya kira mekanisme lain kalau misalnya, ada dua mekanismenya. Kalau misalnya DPP melakukan rapat pleno atau daerah-daerah yang berinisiatif. Jadi DPP yang berinisiatif atau daerah-daerah yang berinisiatif, karena pemegang hak suara itu mereka semua," ungkapnya.

Lebih lanjut, Politikus Senior Golkar menargetkan pelaksanaan Munaslub bisa digelar secepatnya. Pasalnya, pendaftaran capres dan cawapres akan digelar tiga bulan lagi.

"Ya (munaslub) secepatnya karena waktunya juga kan tinggal 3 bulan lagi kurang ya. Mengenai pembentukan koalisi dan penyampaian capres-cawapres," katanya.

Di sisi lain, kata Lawrence, dirinya tidak masalah jika nantinya harus dipecat sebagai anggota partai Golkar.
Pasalnya, dirinya juga pernah dipecat saat adanya dualisme Golkar pada 2017 yang lalu.

"Saya itu dulu itu sudah dipecat sebagai anggota partai Golkar oleh Pak Ical bersama Pak Idrus Marham ketika konflik Pak Ical-Idrus Marham dengan Pak Agung Laksono. Tapi kan saya dipulihkan oleh Pak Agung Laksono, malah saya dijadikan ketua bidang hukum dan ham, dan ketua mahkamah partai," katanya.