TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyebut lemahnya pengawasan menyebabkan fenomena konten judi daring masih saja marak muncul di laman instansi pemerintahan. 

Selain lemahnya pengawasan, hal ini juga memperlihatkan lemahnya sistem proteksi laman pemerintah sehingga mudah diretas. 

Dia mendesak Kemenkominfo bersama BSSN segera mengambil langkah agar penyusupan konten judi online pada laman pemerintahan bisa segera diatasi.

"Hal seperti ini terjadi di depan mata dan seakan dibiarkan. Bagaimana pengawasannya? Ini jadi pertanyaan karena marak bahkan kita cek juga terjadi pada situs militer sementara pada laman pemerintah menimpa laman kabupaten, provinsi hingga pusat. Artinya ini masif," kata Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Merujuk data Kemenkominfo, ditemukan jumlah link judi daring sebanyak 2.099 dari 286 nama domain di laman instansi pemerintahan. 

Dari laporan publik yang masuk terdapat 606 link dari 318 nama domain "go.id" dan 142 nama domain "ac.id" yang biasa dipakai instansi pendidikan. 

"Di tengah banyak isu kebocoran data, yang sudah sejak lama kita ingatkan juga untuk memperkuat proteksi keamanan siber, kejadian seperti ini makin membuat kita dianggap 'lemah' padahal ada program dan anggaran untuk itu," ujar legislator Partai Golkar itu.

Dia mendesak Kominfo dan BSSN segera duduk lakukan evaluasi serius, termasuk jika ditemukan ada kelalaian atau sistem kerja yang keliru untuk segera diperbaiki.

Pihaknya lanjut Christina mendapat laporan banyak laman instansi pemerintah dikembangkan dengan sistem penganggaran tahunan, dan ada kontrak alih daya pengelolaan dengan pihak ketiga yang jika kontraknya habis maka pengawasan dan pemeliharaan cenderung tidak lagi terjamin. 

"Hal seperti ini harus jadi evaluasi juga. Malu kita, negara yang sudah siap digitalisasi di semua aspek lalu hal fundamental menyangkut perlindungan dan pengawasan sistem ternyata masih lemah. Padahal saya yakin SDM kita handal dan mampu untuk lakukan ini. Mungkin ada sistem kerja yang perlu dibenahi," ucap Ketua DPP Golkar itu.

Baca juga: Cerita Menkominfo Budi Arie Jadi Korban WA Blast Judi Online

DPR kata dia akan terus memonitor isu ini supaya dapat perhatian apalagi saat ini Menteri Kominfo adalah wajah baru yang harusnya juga bersemangat melakukan pembenahan. 

"PR di Kominfo itu banyak. Kami dorong Pak Menteri agar detail memperhatikan soal-soal keamanan sistem informatika kita untuk ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan terukur," tandas Christina.