TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno hadir dalam Pembekalan dan Sulaturahmi Purnawirawan TNI-AD, Kamis (27/7/2023).

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid (on line dan off line) itu diikuti lebih dari 200 peserta online seluruh Indonesia, dan puluhan peserta offline.

Mereka adalah para purnawirawan mulai dari angkatan tahun 61 hingga angkatan tahun 88, termasuk purnawirawan wamil dan kowad dari Sabang sampai Merauke serta para aster Kasdam.

Acara pembukaan dipandu oleh Sekjen PPAD, Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak, moderator oleh Waketum I PPAD, Letjen TNI Purn Tri Legionosuko.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno didampingi Ketua Badan Pengawas Letjen TNI Purn Dodik Wijanarko dan Letjen TNI Purn Yudi Swastanto.

Silatnas hingga Baksos

Ketua Umum PPAD Letjen TNI Purn Doni Monardo mengawali sambutannya dengan memaparkan berbagai program yang telah dilaksanakan PPAD.

Antara lain pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPAD pada tanggal 5 Agustus 2022 yang dihadiri 8.165 purnawirawan dari seluruh Indonesia yang diadakan di Sentul Jawa Barat.

Acara pertama dan terbesar itu dibuka Presiden Joko Widodo. Salah satu topik yang mengemuka adalah kenaikan tunjangan pensiunan TNI/Polri.

“Alhamdulillah, tahun 2024 tunjangan pensiun kita akan dinaikkan,” kata Doni.

Kegiatan penting yang juga dilaporkan adalah Bakti Sosial “Kitorang Melihat Terang” di sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Masing-masing dua kali di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Yang ketiga di Namlea, Kabupaten Pulau Buru, dan yang keempat di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. “Pada baksos di Mimika 12 Juli 2023 lalu, dihadiri Wapres Ma’ruf Amin,” ujar Doni.

Baca juga: Pepabri dan PPAD Tegaskan Netralitasnya dalam Pemilu 2024

Baksos yang diinisiasi PPAD, terselenggara berkat kerjasama multihelix (melibatkan banyak sekali unsur). Sasaran utama adalah operasi katarak. Selain itu, juga digelar operasi bibir sumbing, pemberian pengobatan gratis, pembagian vitamin, pembagian kacamata, hingga pembagian sembako.

“Ada pemandangan yang sangat menyentuh. Para penderita katarak, begitu selesai operasi dan bisa kembali melihat terangnya dunia, langsung menangis dan memeluk para dokter,” kata Doni Monardo.

Selain itu, memasuki tahun politik, PPAD juga menyelenggarakan diskusi panel yang menghadirkan para politisi (anggota DPR RI) dari berbagai parpol. Bahkan 70 persen narasumber yang hadir adalah para purnawirawan TNI/Polri yang sudah berhasil duduk menjadi anggota DPR RI.

Doni Monardo menegaskan, bahwa hak politik anggota PPAD sama seperti warga negara lain. Bebas menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol mana pun yang sah menurut Undang Undang. “Yang tidak boleh berpolitik praktis adalah para pengurus. Karena itu, jika ada pengurus PPAD di semua lapisan, ingin berpolitik praktis, dipersilakan untuk mengundurkan diri,” tegas Doni.

Lawan Bukan Musuh

Sambutan kedua disampaikan KSAD, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Komandan Pusat Teritorial TNI-AD, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa.

Ihwal memasuki tahun politik, momentum Pemilu 2024 menjadi perhatian serius TNI-AD. Sikap TNI tetap berpegang teguh pada Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Netralitas TNI untuk mewujudkan tegaknya NKRI.

Karena itu, Kasad menyampaikan beberapa point penting. Pertama, bahwa TNI-AD (termasuk organisasi PPAD sebagai ormas binaan), tidak memihak dan mendukung salah satu parpol beserta pasangan calon presiden yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kedua, tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik TNI-AD kepada pasangan capres maupun parpol mana pun untuk sarana kampanye. Ketiga, keluarga prajurit TNI-AD yang memiliki hak politik, itu adalah hak individu. Kepada dirinya dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan meng-upload apa pun terhadap hasil quick-count sementara oleh lembaga-lembaga survei. Kelima, akan menindak tegas prajurit TNI-AD dan PNS TNI-AD yang terlibat politik praktis, baik dalam Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.

Jenderal Dudung menyadari adanya perbedaan pilihan politik di antara para purnawirawan TNI-AD. Hal itu dinilai wajar di alam demokrasi. Setiap perbedaan tidak perlu dipertentangkan, sebaliknya harus saling menghargai.

Baca juga: Ketua Umum PPAD Terima Kunjungan Presiden Veteran Timor Leste, Bicara Kerja Sama Bidang Lingkungan

“Lawan (politik) bukan berarti musuh, melainkan mitra untuk beradu argumentasi dan berkompetisi dalam menuang ide dan gagasan guna menyusun konsep program yang lebih baik bagi perwujudan bangsa Indonesia yang semakin adil dan makmur,” papar Kasad.

Kasad berharap para purnawirawan TNI menjunjung tinggi kekompakan sesama purnawirawan dalam Pemilu 2024. Hindari hal-hal negative agar persatuan dan kesatuan purnawirawan tetap terjaga sampai kapan pun.

Soliditas Purnawirawan

Tibalah giliran wejangan Wakil Presiden ke-6 (1993 – 1998), Jenderal TNI Purn Try Sutrisno berbicara. Ia menekankan, bahwa tujuan silaturahmi jelang pemilu 2024 ini adalah untuk menjaga soliditas purwirawan TNI-AD dan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.

Pesta demokrasi, jika tidak disikapi secara dewasa, ada kalanya justru bisa memperuncing silaturahmi.

Karenanya yang pertama harus disadari adalah, bahwa Pemilu berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, mengutamakan kepentingan umum, terbuka, rahasia, professional, dan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Jenderal Try berharap purnawirawan tidak terprovokasi situasi politik yang berkembang. Bagi purnawirawan yang menjadi anggota partai politik, tetaplah berusaha untuk memiliki peran penting di setiap parpol dengan mengedepankan kesetiaan kepada tegaknya NKRI.

Terhadap fenomena money politics, Try berharap para purnawirawan cerdas dalam menyikapi. Terlebih, pada belahan sisi yang lain, oligarki ekonomi melahirkan investor politik di semua tingkatan. Fenomena tersebut mengancam lahirnya demokrasi substantif di negara kita.

Pointnya, perkembangan situasi politik perlu menjadi perhatian para purnawirawan TNI-AD, khususnya yang berada di dalam parpol. Try Sutrisno mengingatkan nilai-nilai keprajuritan utama, kesetiaan pada NKRI.

“Saya harap purnawirawan yang berada dalam parpol berperan penting sesuai kapasitas. Dengan memiliki peran penting, maka eksistensi purnawirawan TNI-AD di Parpol diakui,” tegasnya.

"Saya merasa sangat bangga bila nanti Pileg 2024, banyak prunawirawan TNI-AD duduk di lembaga legislatif. Dengan begitu, bisa mewarnai setiap kebijakan pengambilan politik bagi kepentingan rakyat," tambahnya.

Baca juga: Kolaborasi PPAD, 246 Penderita Katarak di Puncak Jaya Kini Bisa Kembali Melihat Terangnya Dunia

Di akhir wejangan, Try Sutrisno menyampaikan empat pesan kepada para purnawirawan. Pertama, berpartisipasilah dan dukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU. Kedua, kedepankan Sapta Marga dan nilai-nilai keprajuritan serta tetap menjunjung tinggi kehormatan sebagai prajurit dan patriot bangsa dan engara.

Ketiga ingat bahwa berpolitik itu hanya merupakan cara untuk bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam konteks keamanan maupun kesejahteraan.

Keempat, bagi purnawirawan yang berada di parpol harus memiliki sikap saling menghormati, tenggang rasa, konsisten, dan komitmen terhadap satu asas Pancasila. Jaga persatuan dan kesatuan serta kesetiaan penih kepada NKRI. (*)