Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku dirinya mendapat protes luar biasa dari masyarakat akibat menerapkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada acara Belajarraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

"Ketika kebijakan Mas Menteri (Nadiem) yah kita buat agar sekolah lebih dekat dengan warganya, protes dari masyarakat luar biasa dan saya bertahan dan PPDB dengan model zonasi, digebuki saya tiap hari, saya bertahan," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, di daerah kelahirannya, yakni di Tawangmangu tidak ada sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri.

"Maka akses pendidikan di sana menjadi unfair dan kemudian ada anak yang kelahiran di situ menjadi gubernurnya dan membutuhkan waktu sekian tahun untuk itu," ujarnya.

Baca juga: Soal Polemik PPDB, Anies: Masalahnya Adalah Terbatasnya Bangku Sekolah

Dia menyebut bahwa dirinya pun melakukan pembangunan kesadaran dari pemerintah setempat.

"Ya sudah kamu buat sekolah kok susah amat. Mas Menteri kita buat sekolahan di sana langsung semua rebutan," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito mengakui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 banyak kekurangan.

Menurutnya, perlu evaluasi yang komprehensif untuk menindaklanjuti beberapa laporan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Evaluasi tersebut dilaksanakan sistem regulasi maupun pelaksanaannya.

Warsito juga menyampaikan untuk menghindari terulangnya lagi kekurangan pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan diharapkan memberikan sosialisasi PPDB di semester awal.

Hal ini untuk memudahkan orang tua dapat memproyeksi berbagai kemungkinan anaknya masuk ke sekolah negeri atau swasta.

“Perlu adanya sosialisasi pelaksanaan PPDB pada semester pertama untuk kelas 6, 9 dan 12,” ujar Warsito.

Baca juga: Carut Marut Sistem Zonasi PPDB, DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Total