TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Prof Emrus Sihombing mengapresiasi kinerja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri.

Menurutnya di tengah tekanan dan dinamika politik luar biasa, Firli Bahuri telah banyak capaian, prestasi dan mampu bekerja melampaui hal itu.

Ia menuturkan kinerjanya itu terlihat dari tiga dimensi tugas KPK yaitu bidang pencegahan, penindakan dan pendidikan anti korupsi.

Hal itu disampaikannya saat merespon hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tentang "Kinerja KPK Dalam Mengantisipasi Politik Uang Jelang Pemilu 2024' yang dirilis pada Senin, 31 Juli 2023 di Jakarta.

Survei menggambarkan penilaian kelompok kelas menengah intelektual terhadap kinerja Ketua KPK Firli Bahuri dan KPK sebagai institusi.

“Terkait dengan survei LPI, saya rasa cukup inline dengan kenyataan. Saya mengapresiasi kinerja Ketua KPK dan menurut saya mereka telah bekerja siang malam. Kasus seperti OTT, juga telah banyak pejabat publik yang terjerat oleh KPK. Dan perlu diperhatikan pula bahwa KPK juga mempunyai mekanisme sendiri untuk melakukan OTT. Mereka tidak sembarang tetapi dilakukan secara cemat, teliti dan hati-hati. Artinya, kerja-kerja mereka berbasis pada materi objektif dan induktif. Berdasarkan itu pula, OTT tidak melihat latar seseorang,” ulasnya.

Ia melanjutkan dalam dimensi pencegahan KPK juga telah melakukan upaya luar biasa seperti program Desa Anti Korupsi dan Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Ia menambahkan ketika proses penindakan dilakukan, KPK turut menindaklanjutinya ke instansi terkait sebagai bahan pencegahan lebih lanjut.

Terkait penindakan, Emrus turut mengapresiasi upaya KPK yang tegas menindak oknum petugasnya saat isu pungli merebak.

“KPK juga telah tegas menindak oknum petugas yang diduga melakukan pungli. Ini artinya, mereka tegas tidak hanya ke atas, ke bawah tetapi juga ke dalam,” tegasnya.

Saat ditanya tentang korupsi politik yang berpotensi akan muncul jelang pemilu 2024, Emrus mengingatkan kepada seluruh pihak untuk hati-hati dan menghindari politik uang.

"Seluruh tim pemenangan calon presiden, anggota dewan, saya ingatkan untuk tidak menggunakan praktik politik uang. Sebab, KPK akan terus bekerja mencermati siapapun tanpa pandang latar dan jabatan. Kita juga berharap pada pemilu 2024 nanti akan bersih dari praktik politik uang,” pungkasnya.

Diketahui, survei LPI ini digelar pada 17 Juli 2023- 27 Juli 2023 dengan kluster responden dari kalangan kelas menengah intelektual.

LPI mengategorikan empat indikator yaitu i) Integritas, ii) Kinerja, iii) Perilaku Anti Korupsi, iv) Persepsi Anti Korupsi, dan v) Kepercayaan Publik.