Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin mengingatkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat terus menjaga independensi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada Rapat Dewan Pertimbangan di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Baca juga: Ketua Umum Definitif MUI Bakal Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna

“MUI tegak lurus kepada prinsip-prinsip ajaran islam, menurut syariat Islam. Karena itu, posisi MUI adalah mitra Pemerintah. Mitra artinya partnernya pemerintah, tidak di bawah Pemerintah,” ujar Ma'ruf.

Dirinya mengatakan sebagai mitra, MUI tidak akan berseberangan dengan Pemerintah.

Meski begitu, Ma'ruf mengatakan fatwa MUI tidak boleh dipengaruhi Pemerintah.

“Tapi mitra Pemerintah, artinya kita tidak akan berhadapan dengan Pemerintah, tapi dalam hal fatwa, kita tidak dipengaruhi oleh Pemerintah. Ini saya kira harus dipahami betul,” kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan Dewan Pertimbangan perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Harian.

“Pertama, saya ingin kita evaluasi peran MUI sebagai imamah institusionaliyah dalam rangka mengoordinasikan gerakan, ini sampai dimana keefektifannya,” ujar Ma'ruf.

Baca juga: Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Maruf Amin Minta Serap Aspirasi Masyarakat, Jangan Tunggu Arahan

Menurutnya, peran MUI ini perlu dievaluasi sudah sejauh mana, terutama dalam rangka penerapan ajaran Islam wasathiyah yang menjadi kerangka berfikir bagi seluruh umat Islam.

Kerangka berfikir ini perlu diterapkan secara menyeluruh, agar umat dapat dipersatukan.

“Menjadi tugas kita Bersama dalam menyamakan frekuensi kerangka berfikirnya, logikanya,” kata Ma'ruf.

Hadir mendampingi Ma'ruf selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada hari ini, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah dan Lukmanul Hakim.