JK Dorong Anak Muda Ikut Serta dalam Berpolitik Sejak Dari Kampus
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dalam berpolitik sangat penting untuk berproses serta memiliki kapital yang cukup.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa dalam berpolitik sangat penting untuk berproses serta memiliki kapital yang cukup.
Sehingga ketika menjadi politisi tidak tergoda oleh praktik politik yang koruptif.
Hal itu disampaikan JK dalam seminar "Anak Muda untuk Politik" Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) pada Rabu, (2/8/2023).
Acara tersebut dihadiri 140 mahasiswa dari 25 kampus dari berbagai daerah di Indonesia.
"Menjadi politisi semestinya adalah untuk menghidupkn politik, bukan hidup dari politik," katanya.
JK juga menekankan pentingnya pengalaman aktivisme dalam mengasah keterampilan berpolitik.
Menurutnya aktivisme harus dilakukan anak-anak muda sedari mereka di kampus.
"Caranya dengan aktif berorganisasi dan terlibat dalam isu-isu sosial politik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendorong anak muda untuk peduli pada politik. Keterlibatan anak muda di politik, menurutnya sangat penting untuk Indonesia yang lebih baik.
"Perjuangan tersebut tentunya menggunakan gagasan. Seperti yang dikatakan oleh Nakia kepada T’Challa (Raja Wakanda) dalam film Black Panther, “And it is not enough to be the sword, you must be the intelligence behind it”, kata Meutya.
Seminar ini diisi oleh tiga orang pembicara, yakni Hurriyah dari Puskapol UI, Phillips J. Vermonte dari CSIS, dan Andhyta F. Utami dari Think Policy.
Ketiga pembicara memberikan pandangan terhadap peran penting anak muda untuk penguatan demokrasi Indonesia.
Dosen Puskapol UI Hurriyah secara spesifik menyampaikan pentingnya memahami diri, hal ini tidak hanya sebagai voters, tetapi juga sebagai demos.
"Sebagai voters, kita menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin, sedangkan sebagai demos, kita adalah rakyat yang memiliki kewajiban untuk mengawasi praktik kekuasaan yang terbentuk akibat penggunaan hak pilih tersebut," katanya.