Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai lambannya atau mangkraknya pembangunan proyek sodetan Ciliwung justru karena ada peran Presiden Joko Widodo atau Jokowi di sana.

Mulanya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, mengatakan bahwa proyek tersebut adalah proyek nasional era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Dimulai di pemerintahan Pak SBY yang kala itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pembebasan lahan menjadi tugas Pemda yang tahapannya dimulai sejak masa itu," kata Kamhar dalam pesan yang diterima, Rabu (2/8/2023).

Kamhar melanjutkan, lamban atau mandeknya pembebasan lahan yang kemudian menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan maupun percepatan proyek ini justru bermula pada masa Itu.

"Jika pembebasan lahan itu berjalan sesuai rencana, masih di masa Pak Jokowi sebagai Gubernur mestinya sudah kelar," kata dia.

Bahkan, Kamhar menilai kemudian setelah Pak Jokowi menjadi Presiden dan pemerintahan DKI dilanjutkan Ahok-Djarot, proyek ini belum juga kelar.

"Jadi ibarat pepatah, ‘memercik air di dulang, terpercik muka sendiri’," pungkasnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan kali Ciliwung untuk mengurangi banjir di Ibu Kota Jakarta, pada Senin (31/7/2023).

Jokowi mengatakan pembangunan Sodetan Ciliwung tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun.

"Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun, sudah hampir 11 tahun, dan hari ini alhamdulillah selesai," kata Jokowi.

Proyek pembangunan Sodetan Ciliwung mulai dilakukan pada 2013 silam. Dua tahun kemudian, proyek penangkal banjir tersebut sempat tertunda karena terbentur masalah pembebasan lahan.

Proyek tidak dilanjutkan setelah pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Namun, pada 2021 proyek dengan anggaran Rp 1,2 triliun tersebut kembali dilanjutkan dan akhirnya rampung.

Dengan adanya Sodetan Ciliwung, Jokowi berharap bisa mengatasi banjir yang ada di 6 kelurahan.

Penanganan banjir telah dilakukan dari hulu sampai hilir, di antaranya dengan membangun bendungan Ciawi-Sukamahi di Bogor, Jawa Barat.

Namun, menurut Jokowi, upaya yang telah dilakukan baru bisa mengatasi persoalan banjir ibu kota sebesar 62 persen saja.

"Artinya masih ada PR 38 persen, ini yang harus dikerjakan bersama sama KemenPUPR dan Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Jokowi mengatakan penanganan banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dengan daerah karena persoalannya yang sangat kompleks.

"Sekali lagi harus dikerjakan bersama sama kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, bersama sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu dengan selesainya Sodetan Ciliwung, kita harapkan mengurangi banjir Jakarta utamanya yang tadi saya sebutkan 6 kelurahan," imbuhnya.