Anggota DPR Sebut Covid-19 Hingga Ketegangan Geopolitik Penyebab Target Ekonomi Jokowi Tak Tercapai
Pandemi Covid-19 hingga ketegangan geopolitik global menjadi penyebab hampir semua target pembangunan periode kedua Pemerintahan Jokowi tak tercapai.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, menilai Pandemi Covid-19 hingga ketegangan geopolitik global menjadi penyebab hampir semua target pembangunan pada periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak tercapai.
Menurutnya, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia menjadi tantangan berat dalam Pemerintahan Jokowi.
"Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan berat dalam pencapaian target pembangunan. Ditambah lagi, meningkatnya faktor ketegangan geopolitik global hingga perubahan iklim," kata Puteri, saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (13/11/2024).
Puteri mengatakan di tengah tantangan tersebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang patut diapresiasi.
"Akan tetapi ekonomi Indonesia mampu cepat pulih dan terjaga di kisaran 5 persen, bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,4 persen," ujarnya.
Baca juga: Ekonom Nilai Banyak Target Pembangunan Era Jokowi Tak Tercapai Karena Pandemi Covid-19
Menurutnya, ssatu faktor penting di balik pemulihan ini adalah keberhasilan kebijakan hilirisasi.
Kebijakan tersebut, kata dia, tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan negara.
Puteri menjelaskan, hingga triwulan III 2024, sektor hilirisasi tercatat menyumbang 26 persen pada realisasi investasi dan menciptakan 650 ribu lapangan kerja baru.
Baca juga: Banyak Target Pembangunan Era Jokowi Tak Capai Target, Ini Data Lengkapnya
Tak hanya itu, kebijakan ini juga berdampak signifikan pada peningkatan ekspor, terutama komoditas nikel.
Nilai ekspor nikel, misalnya, melonjak drastis dari Rp 45 triliun pada 2015 menjadi Rp 520 triliun pada 2023.
Puteri menuturkan, hilirisasi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menyebutkan bahwa Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,56 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh 9,08 persen pada triwulan III 2024.
Pertumbuhan ini ditopang pengembangan sektor industri pengolahan dan pertambangan.
