Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta agar wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dihentikan.

Permintaan itu disampaikan melalui surat Dewan Kehormatan Partai Golkar yang ditandatangani Akbar Tandjung.

Dalam surat itu, Dewan Kehormatan Partai Golkar menyampaikan lima sikapnya untuk Pemilu 2024.

Pertama, seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai.

"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," kata Akbar dalam surat tersebut yang dikutip pada Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Akbar Tandjung Serahkan Keputusan Capres-cawapres Golkar Kepada Airlangga

Kedua, seluruh jajaran Partai Golkar hendaknya fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 hingga dapat menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah.

Akbar mengatakan hal tersebut agar Partai Golkar menjadi pemenang sebagaimana pernah dicapai pada Pemilu 2004.

"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Golkar Bantah Ada Dorongan ke Airlangga Hartarto untuk Gabung ke Gerindra 

Ketiga, meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024.

"Karena itu DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasi dan kampanye Pemilu," ucap Akbar.

Keempat, meminta DPP Partai Golkar agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Kelima, dalam hal keputusan Munas dan Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi bangsa dan negara," ucap Akbar.