TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Kapitra Ampera menilai pernyataan akademisi Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Menurut dia, kritikan terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak memakai akal sehat.

Sebagai akademisi, kata dia, Rocky tidak sepantasnya menyerang personal Jokowi.

"Artinya perbuatan-perbuatan seperti ini justru menudai intelektualitas dan perubahan akademisi karena perubahan perilaku akademik perilaku yang konstruktif, komparatis sehingga kebenaran-kebenaran itu diuji bukan dipaksa," ujar Kapitra kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Dia menilai Rocky sudah memenopoli kebenaran dan dipaksakan untuk diterima oleh orang lain.

“Rocky sudah memenopoli kebenaran, otoritarian kebenarannya sendiri yang dipaksakan kepada orang lain,” kata dia.

Dia menilai, Rocky menyerang kehormatan personal Jokowi. Hal ini dianggap Kapitra tidak pantas.

Sebab, dalam kesempatan saat orasi di hadapan massa buruh Rocky, menurut Kapitra, dengan tegas menyebut nama Jokowi.

“Dan menyerang presiden itu adalah kebijakan-kebijakan tidak boleh menyebut nama, lembaga karena presiden itu lembaga. Kalau menyebut orang itu efeknya ke personal bisa digugat delik,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, Rocky dapat diberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

"Orang intelektual tidak mengeluarkan perkataan-perkataan bajingan. Itu ada delik, itu menyerang kehormatan orang. Dia tidak bisa pisahkan antara presiden dan personal," tuturnya.

Dia menilai keputusan Polda Metro Jaya menerima laporan itu sudah tepat.

Dia meminta penyidik mengusut kasus tersebut.

“Pihak kepolisian harus tegas, tangkap segera Rocky Gerung. Ini sebagai sok terapi biar orang tidak menyalahgunakan atas nama demokrasi dan akademisi," tambahnya