Rocky Gerung Tegaskan Tak Hina Jokowi sebagai Individu: Saya Tidak Punya Dendam dengan Pak Jokowi
Pengamat Politik Rocky Gerung buka suara terkait dugaan hina Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menjadi polemik, Jumat (4/8/2023).
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung buka suara terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menjadi polemik akhir-akhir ini.
Diketahui, Rocky Gerung menjadi sorotan buntut dari ucapannya yang diduga menghina Jokowi.
Potongan video Rocky Gerung melontarkan ucapan yang dinlai menghina Jokowi beredar di media sosial.
Merespons polemik tersebut, Rocky Gerung pun meminta maaf atas pelemik tersebut yang menimbulkan pro dan kontra.
"Kasus ini membuka perselisihan di publik antara pro dan kontra, nah itu yang membuat kehebohan, kehebohan itu bisa ditafsirkan keonaran secara hukum."
"Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran, itu bisa disponsori oleh siapapun," katanya dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Jumat (4/8/2023).
"Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu tanpa arah," lanjutnya.
Baca juga: Dilaporkan Soal Hina Jokowi, Rocky Gerung: Silahkan Laporkan tapi Jangan Halangi Ketemu Mahasiswa
Rocky Gerung menyayangkan adanya polemik tersebut.
Padahal menurutnya, ia hanya melakukan kritik terhadap kedudukan Jokowi.
"Sekali kagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan, ini adalah kritik saya terhadap pak jokowi yang saya ucapkan secara tajam, yang biasanya saya ucakan di mana-mana."
"Saya tidak mengkritik atau menghina jokowi sebagai individu, tidak, karena nggak ada urusannya kepada Pak Jokowi," tegasnya.
Rocky menilai, Jokowi tak mau melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena mengerti maksud yang disampaikannya.
"Saya kira Pak Jokowi mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya."
"Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan kritik terhadap kedudukan publik atau jabatan publik dia," ungkap pengamat politik itu.